Jakarta [DESA MERDEKA] – Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Abdul Hamid, membuka diskusi publik bertajuk “Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan Berkaca pada Kontroversi 349 T Kementerian Keuangan RI” dengan nada prihatin. Ia menilai Indonesia saat ini tengah “dilanda banyak penyakit” seperti polarisasi politik yang membahayakan dan mendesak untuk segera “diobati” agar siklus kekerasan tidak terus berlanjut. Diskusi yang merupakan kerja sama Universitas Paramadina dan LP3ES ini digelar pada Rabu (12/04/2025).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Rizal Ramli, yang menjadi salah satu narasumber, menekankan pentingnya peran aktif kaum intelektual dalam menyikapi isu-isu publik. Ia mencontohkan bagaimana para akademisi di masa perang kemerdekaan berani menyuarakan pendapat dan gagasan perubahan yang kemudian melahirkan prinsip-prinsip dasar kemerdekaan Indonesia.
Rizal Ramli menilai bahwa reformasi pasca-Soeharto awalnya berjalan cukup baik, dengan perkembangan demokrasi dan kebebasan pers yang positif, serta kebijakan ekonomi di era Habibie yang berhasil menjauhkan Indonesia dari krisis. Namun, ia menyayangkan adanya kemunduran demokratisasi belakangan ini, di mana ia melihat menguatnya sikap-sikap otoritarian. Ia menyoroti perbedaan dengan era reformasi di mana anggota DPR memiliki keleluasaan untuk bersikap kritis.
Senada dengan Rizal Ramli, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, Ph.D., juga menyerukan keterlibatan aktif akademisi dalam menanggapi isu-isu publik, terutama menjelang Pemilu 2024. Ia mengkhawatirkan pemilu hanya menjadi formalitas dan kekuasaan didominasi oleh kelompok tertentu.
Wijayanto memaparkan hasil survei CSIS yang menunjukkan bahwa mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemilih milenial, yakni sebesar 54%. Pemilih muda ini juga memiliki kriteria ideal tersendiri untuk calon pemimpin, yaitu jujur, tidak korupsi, dan berpikiran progresif, bukan lagi sekadar sederhana.
Lebih lanjut, Wijayanto mengungkapkan bahwa pemilih muda lebih fokus pada isu kesejahteraan dibandingkan isu politik identitas dan polarisasi. Mereka cenderung melihat isu ketimpangan ekonomi sengaja dialihkan ke isu-isu politik identitas untuk menutupi permasalahan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, Wijayanto menyarankan agar isu kesejahteraan terus diangkat sebagai bagian penting dalam agenda kampanye Pemilu. Ia mencontohkan negara-negara maju yang berhasil membangun negara kesejahteraan melalui kesadaran warga negara, partisipasi politik yang tinggi, dan kesadaran para pemimpin negara.
Kata kunci: Kondisi Bangsa, Polarisasi Politik, Peran Intelektual, Reformasi, Demokrasi, Pemilih Muda, Isu Kesejahteraan, Pemilu 2024, LP3ES, Rizal Ramli.
Meta description: Diskusi publik LP3ES soroti kondisi bangsa Indonesia yang “sakit” akibat polarisasi politik. Intelektual diminta aktif urun rembuk. Pemilih muda fokus isu kesejahteraan di Pemilu 2024.
Sumber : Arief Tito – Manajer Media dan Visual Universitas Paramadina.
Penggiat Desa. Lakukan yang Perlu saja (Prioritas).
Kita Gak perlu memenangkan semua Pertempuran.
Tinggal di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.