Malaka, Nusa Tenggara Timur [DESA MERDEKA] – Angin segar program strategis triliunan rupiah diembuskan di tengah mendung efisiensi anggaran nasional. Anggota Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta warga Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak perlu cemas. Ia membeberkan deretan proyek bernilai besar, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pertanian, peternakan, industri garam Rp1,2 triliun di Rote dan Kupang, hingga tambak udang Sumba senilai Rp7,8 triliun. Data itu dipaparkan usai menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PAN di Betun, Kabupaten Malaka. Namun, gemerlap angka makro ini berhadapan langsung dengan realitas di tingkat tapak.
Fiskal daerah sebenarnya sedang terjepit ketat. Kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat menargetkan penghematan masif hingga Rp306,69 triliun, di mana porsi Transfer ke Daerah (TKD) nasional disesuaikan secara signifikan menjadi Rp693 triliun. Penurunan ini mencapai sekitar 20 persen dari postur sebelumnya. Anggota DPR RI asal PAN tersebut tidak menampik adanya tekanan ini.
“Jadi, kita berharap agar kita bisa menyesuaikan dengan keadaan ini, namun kita juga terus berupaya agar pada waktunya semuanya akan kembali seperti semula,” jelas Ahmad Yohan saat diwawancarai.
Akibat penyesuaian ini berantai. Kabupaten dengan tingkat ketergantungan dana pusat yang tinggi seperti Malaka dipastikan harus memutar otak untuk membiayai belanja infrastruktur lokal. Di titik inilah narasi penenang sang politisi berbenturan dengan kapasitas riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peta kekuatan elektoral menjadi kompas pergerakan figur politik di lapangan. Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 untuk DPRD Kabupaten Malaka, PAN menempati posisi papan tengah dengan raihan total 7.571 suara dari keseluruhan 99.693 suara sah. Raihan 7,59 persen suara tersebut mengamankan 2 kursi dari total 25 kursi legislatif daerah, masing-masing dari Dapil Malaka 1 dan Malaka 2.
Secara administratif, Kabupaten Malaka masuk dalam Dapil NTT II untuk tingkat DPR RI. Sementara Ahmad Yohan terpilih melalui Dapil NTT I yang meliputi wilayah Flores, Lembata, dan Alor. Ekspansi penyerapan aspirasi ke luar dapil asal ini berjalan linear dengan strategi perluasan basis elektoral parpol.
Mekanisme alokasi anggaran negara pun kerap bias di mata publik. Seluruh pengadaan mesin irigasi perpompaan, irigasi tersier, hingga bibit ayam petelur yang disalurkan melalui kewenangan Komisi IV DPR RI sejatinya dibiayai oleh APBN. “Saya sudah kasih bantuan di Malaka, seperti ayam petelur di beberapa kelompok, mesin irigasi perpompaan, dan juga irigasi tersier, yang tujuannya untuk meningkatkan hasil produksi,” klaim politisi PAN tersebut mengenai intervensinya di wilayah Malaka.
Pengawalan proposal warga oleh jejaring pengurus di tingkat akar rumput memang mempercepat jalur birokrasi penyerapan dana aspirasi. Namun dampak psikologisnya tetap sama: memicu hubungan klientelisme di mana hak pembangunan yang bersumber dari uang pajak rakyat dipandang sebagai hadiah personal parpol.
Kontras dari klaim tersebut, jeritan di level grass root justru menyuarakan masalah di luar pengadaan alat. Petani lokal kerap kali tidak bisa memanfaatkan bantuan irigasi karena kelangkaan sarana produksi komplementer.
“Kami kesulitan pupuk urea di satu bulan terakhir ini… karena tidak ada pupuk urea, kami hambur saja pupuk NPK. Padahal, idealnya, sebelum hambur pupuk NPK, harus hambur terlebih dahulu pupuk urea,” tandas Lambert, seorang petani lokal Malaka saat mengeluhkan macetnya rantai pasokan pupuk bersubsidi.
Evaluasi di sektor pemanfaatan bantuan juga menyisakan catatan kritis di bagian hulu. Ahmad Yohan mewanti-wanti kelompok masyarakat agar tidak menelantarkan fasilitas fisik yang diberikan negara. Ia membuka memori kegagalan program masa lalu.
“Banyak bantuan seperti kapal ikan untuk nelayan, dulu setelah kita kasih tidak dimanfaatkan, bahkan mangkrak. Ini yang kita tidak inginkan,” pungkasnya tegas.
Narasi tudingan mangkrak ini dimentahkan oleh fakta lapangan. Laporan dari Hits IDN di Malaka menunjukkan bahwa isu mangkrak dan raibnya kapal bantuan justru sering kali bersumber dari kacaunya koordinasi dinas serta tidak adanya dokumen perizinan melaut resmi yang menyertai penyerahan kapal.
Akibatnya, kelompok nelayan lokal seperti Kelompok Sorun Tolu terpaksa menepikan armada bantuan karena takut ditangkap aparat saat melaut tanpa dokumen legal dari pusat.
Aktivitas turun ke lapangan di Malaka ini merupakan implementasi metode belanja masalah yang riil. Hanya saja, ketika proses penyerapan aspirasi dijalankan bersamaan dengan agenda konsolidasi internal organisasi politik, fungsi pengawasan kedewanan dan kepentingan memperkuat jaringan massa menjadi dua hal yang melekat erat. Warga grass root Malaka pada akhirnya tetap membutuhkan realisasi fisik di lahan pertanian dan wilayah pesisir mereka, terlepas dari dinamika pengklaiman jasa yang terjadi di panggung politik daerah.
Desa Membangun Negeri
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.