Padang, Sumatera Barat[DESA MERDEKA] – Lembar dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 itu tampak kaku dan membosankan. Deretan tabel statistik dan angka fiskal berparagraf-paragraf sukses menyembunyikan sebuah perang dingin yang sengit.
Namun, Senin itu di ruang rapat paripurna DPRD Sumbar, atmosfer mendadak gerah saat fraksi banteng membongkar apa yang ada di balik angka-angka tersebut.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang kelabakan akibat kantong yang bolong. Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi melorot tajam hingga 8,73 persen. Untuk menyambung napas keuangan dan menambal defisit, radar Pemprov Sumbar langsung berputar mencari sasaran instan. Mata mereka tertuju ke barat, melompati Samudera Hindia, lalu membidik ombak bergulung di Kepulauan Mentawai.
Target sabetan sepihak pemprov kali ini sangat menggiurkan: retribusi wisata selancar (surf tax) dunia.
Teriakan dari Atas Ombak: “Kami Cuma Dapat Sampah!”
Bagi Pemprov Sumbar yang bernilai fiskal Rp6,7 triliun, realisasi digitalisasi surf tax Mentawai yang menembus Rp13,4 miIiar mungkin hanyalah remah-remah pelengkap. Cuma sekerat daging darurat daripada kas daerah kosong sama sekali. Namun, bagi masyarakat akar rumput di pulau terluar Bumi Sikerei, belasan miliar itu adalah garis pertahanan terakhir kedaulatan ekonomi mereka.
Selama puluhan tahun, warga lokal hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Kapal-kapal pesiar mewah (liveaboard) dari luar bersandar di ombak mereka, membawa logistik sendiri, lalu menguras dolar para peselancar tanpa menyisakan apa pun bagi daratan Mentawai.
“Mereka menikmati ombak kami gratisan, bawa makanan sendiri dari Padang, lalu buang sampah di laut kami!” keluh warga lokal di linimasa publik saat sebuah video sidak kapal asing ilegal viral beberapa waktu lalu. “Uang satu atau dua juta per turis itu remah-remah bagi mereka, tapi bagi kami di pulau terluar, itu uang buat beli solar perahu puskesmas!”
Retribusi selancar inilah satu-satunya mesin uang tunai segar murni yang menguasai 14,5 persen dari total target PAD murni Mentawai yang hanya Rp92,74 miliar. Uang dari kantong turis asing itu tidak melewati jalur birokrasi berbelit Jakarta atau Padang. Ia langsung mengalir menjadi denyut nadi pelayanan publik dasar: membangun bangunan puskesmas pembantu, ruang kelas baru, hingga menyubsidi perahu transportasi antarpulau yang memutus isolasi warga setempat.
“Selama puluhan tahun kami cuma dapat nama dan kerusakan lingkungan,” aku salah satu pengelola surf camp lokal di Siberut dalam laporan investigasi lapangan. “Retribusi selancar inilah satu-satunya cara memaksa uang mereka turun ke kas daerah agar anak-anak kami bisa punya fasilitas sekolah yang layak di darat.”
Siasat Pemadam Kebakaran dan Pagar Betis Parlemen
Di sinilah letak benturan moralnya. Ketika wewenang pemungutan retribusi ditarik paksa ke daratan utama Sumatera Barat, uang tersebut akan melebur ke dalam satu panci besar anggaran provinsi. Sesuai hukum anggaran, dana dari ombak Mentawai rawan menguap dalam rapat-rapat politik di Padang untuk mendanai proyek beton di daerah yang secara elektoral padat pemilih. Mentawai yang terisolasi hampir pasti kalah prioritas.
Menangkap kegelisahan membumi di tingkat grass root, Fraksi PDI Perjuangan-PKB langsung memasang pagar betis di parlemen provinsi.
Langkah ini sangat taktis. Secara lokal, Mentawai adalah basis massa terkuat banteng yang menguasai kursi Ketua DPRD setempat. Membiarkan kas pariwisata Mentawai dijarah pemprov sama saja membiarkan “dapur” konstituen mereka mati kelaparan.
PDI-P memainkan strategi dua kaki. Di mimbar provinsi, mereka menelanjangi ketidakmandirian fiskal pemprov yang ketergantungan dana transfer pusatnya melonjak hingga 19,64 persen. Di tingkat tapak, mereka bertindak sebagai pahlawan lokal yang menjegal jalur logistik penyelamat provinsi dengan kedok pembelaan hak masyarakat adat.
“Pengelolaan potensi ekonomi wisata selancar harus memberikan manfaat yang berkeadilan. Jangan sampai terjadi pengalihan sumber pendapatan tanpa kejelasan pembagian kewenangan, pelayanan, dan manfaat bagi masyarakat Mentawai,”sergah Varel Oriano, Anggota Komisi II DPRD Sumbar, suaranya menggema tegas di ruang sidang.
Mentawai sebenarnya kaya dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 48,45 persen PDRB mereka. Lobster, tuna, kopra, dan minyak nilam melimpah.
Namun, karena hilirisasi dan infrastruktur pelabuhan masih purba, hasil bumi itu harus dibawa mentah ke Padang sehingga pajak ekspornya dinikmati daerah lain.
Hanya surf tax yang menjadi satu-satunya sumber uang tunai instan dan berdaulat yang dimiliki langsung oleh kas daerah kabupaten. Kini, sumur minyak terakhir di tengah laut itu sedang coba dikuras oleh provinsi yang sedang paceklik. Perang draf anggaran ini belum usai, dan masyarakat akar rumput Mentawai kini hanya bisa menatap cemas ke arah laut, bertanya-tanya apakah ombak mereka masih bisa membiayai pengobatan dan sekolah anak-anak mereka esok hari.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.