Dana Transfer Rp1,65 Triliun: Napas Baru Infrastruktur Desa Sumbar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Harapan baru bagi percepatan pemulihan infrastruktur desa di Sumatera Barat (Sumbar) akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Pusat memastikan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Sumbar tahun 2026 mencapai Rp1,65 triliun tanpa potongan. Dana jumbo ini diprioritaskan untuk menghidupkan kembali pelayanan publik dan akses desa yang sempat lumpuh akibat hantaman bencana alam.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa setiap rupiah dari dana tersebut harus tepat sasaran. Fokus utamanya adalah memastikan desa-desa terdampak bencana segera mendapatkan perbaikan fasilitas yang layak. “Tata kelola anggaran harus transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat bawah,” ujar Mahyeldi dalam Rakor Monitoring TKD di Padang, Kamis (26/3/2026).

Strategi Tanpa Potongan: Peluang Emas Desa
Sekretaris Itjen Kemendagri, Bachri Bakri, menjelaskan bahwa besaran TKD 2026 untuk Sumbar dikembalikan setara dengan tahun sebelumnya. Kebijakan ini merupakan “angin segar” bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur desa secara mendalam tanpa khawatir adanya pemangkasan anggaran pusat.

Terdapat tambahan dana transfer total Rp10,6 triliun untuk wilayah Sumatera (Sumbar, Sumut, dan Aceh). Khusus Sumbar, angka Rp1,65 triliun tersebut menjadi instrumen vital untuk memperbaiki jembatan desa, irigasi sawah, dan kantor pelayanan publik yang belum berfungsi optimal pascabencana.

Pengawasan Ketat: Cegah Kebocoran di Tingkat Bawah
Agar dana triliunan ini tidak menguap sia-sia, kepala daerah diminta mengerahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pengawasan berbasis risiko akan dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan akhir. Pendampingan ini bertujuan agar aparat di tingkat daerah dan desa memiliki pedoman yang jelas dalam mengeksekusi anggaran pascabencana.

Dengan pengawasan ketat dan pemetaan yang akurat, dana TKD ini diharapkan tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi menjadi penggerak ekonomi desa yang sempat terhenti. Pemerintah daerah kini ditantang untuk membuktikan bahwa transparansi anggaran mampu mempercepat senyum warga desa kembali hadir.

Wawan Hermawan