BUMDes Papua Barat Kini Bisa Langsung Tembus Pasar Ekspor

Jakarta [DESA MERDEKA] – Wajah pembangunan desa di Papua Barat dipastikan bakal berubah drastis. Lewat kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), desa-desa di wilayah kepala burung ini kini didorong untuk tidak sekadar mandiri, tapi menjadi pemain ekonomi global melalui program Desa Ekspor.

Dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (4/3/2026), Menteri Desa PDT Yandri Susanto menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) kini memiliki payung hukum dan dukungan teknis untuk melakukan ekspor produk lokal secara langsung. Hal ini menjadi angin segar bagi 817 kampung di Papua Barat yang selama ini kaya akan potensi namun terkendala akses pasar.

Transformasi Ekonomi Lewat Program TEKAD
Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menggenjot ekonomi warga adalah program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD). Program ini akan menyasar 185 desa di lima wilayah kunci: Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Fakfak, dan Kaimana.

Mendes Yandri meminta Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, untuk segera mendetailkan potensi spesifik desa yang memiliki nilai jual internasional. “Papua Barat harus punya pilot project Desa Wisata dan Desa Tematik yang disesuaikan dengan kearifan lokal,” ujar Yandri.

Kolaborasi Octahelix: Solusi di Balik Keterbatasan APBN
Wakil Mendes PDT, Ahmad Riza Patria, mengingatkan bahwa tantangan geografis di Papua memerlukan strategi luar biasa. Ia mengidentifikasi tiga hambatan utama pembangunan desa saat ini: rendahnya kualitas SDM, minimnya infrastruktur, dan sulitnya akses pembiayaan.

Sebagai solusi, Riza mendorong penerapan Kolaborasi Octahelix. Strategi ini menekankan bahwa pembangunan desa tidak boleh hanya bergantung pada “kantong” APBN atau APBD. Pemberdayaan harus melibatkan banyak pihak, mulai dari akademisi, sektor swasta, komunitas, hingga media, guna mempercepat pemerataan akses internet dan sinyal di kampung-kampung terpencil.

Konektivitas Ibukota: Tantangan yang Belum Usai
Di sisi lain, Gubernur Dominggus Mandacan menyoroti kendala fisik yang masih menghambat laju ekonomi. Hingga saat ini, tiga kabupaten strategis—Fakfak, Kaimana, dan Manokwari—belum terhubung secara optimal ke Ibukota Provinsi.

Integrasi antara pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal (pendidikan dan kesehatan) diharapkan mampu memperpendek jarak ketimpangan di 91 distrik yang tersebar di Papua Barat. Dengan dukungan penuh pusat, cita-cita “Bangun Desa Bangun Indonesia” kini bukan lagi sekadar slogan di tanah Papua.