Tulungagung, Jawa Timur [DESA MERDEKA] – Di tengah hiruk-pikuk birokrasi, perangkat desa sering kali dianggap sebagai “pelayan tanpa tanda jasa” di garda terdepan. Namun, pemandangan berbeda terlihat di Balai Nusantara Mukti, Desa Sidorejo, Sabtu (17/01/2026). Musyawarah Kecamatan (Muscam) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kauman bukan lagi sekadar formalitas pergantian pengurus, melainkan deklarasi kekuatan politik dan ekonomi bagi para nakhoda desa untuk lima tahun ke depan.
Momentum ini menandai terpilihnya Agus Riyanto sebagai Ketua PPDI Kecamatan Kauman periode 2026-2031 secara demokratis. Di bawah kepemimpinannya, PPDI tidak lagi hanya menjadi paguyuban arisan, melainkan organisasi taktis yang siap mengejar “utang” kesejahteraan yang selama ini masih menggantung di meja kebijakan.
Membidik THR dan Tunjangan Hari Tua
Sudut pandang menarik muncul dari Ketua PPDI Kabupaten Tulungagung, Abdul Fatah. Ia menegaskan bahwa perjuangan organisasi telah bergeser dari sekadar menuntut Penghasilan Tetap (Siltap) menjadi perjuangan hak-hak yang lebih spesifik dan manusiawi.
“Tantangan besar sudah menanti, mulai dari realisasi tunjangan keluarga hingga Tunjangan Hari Raya (THR) yang selama ini belum merata bagi seluruh perangkat,” tegas Fatah. PPDI kini memposisikan diri sebagai serikat pekerja birokrasi yang memiliki daya tawar tinggi di hadapan legislatif dan eksekutif.
Instruksi Lencana: Membangun Marwah Korps
Untuk memperkuat identitas dan wibawa, muncul instruksi unik: seluruh anggota wajib mengenakan seragam PPDI setiap tanggal 17 dan menyematkan lencana organisasi saat bertugas. Ini adalah langkah psikologi massa untuk membangun kebanggaan profesi. Dengan simbol ini, perangkat desa ingin menunjukkan bahwa mereka adalah “negara” yang hadir langsung di depan pintu rumah warga.
Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak. Anggota DPRD Tulungagung, Yudha Sawung Permadhi, yang hadir dalam acara tersebut, menyatakan siap menjadi “corong” aspirasi PPDI di gedung dewan. Sinergi ini menunjukkan bahwa isu kesejahteraan perangkat desa kini telah menjadi komoditas politik yang strategis.
Mitra Strategis atau Penekan Kebijakan?
Camat Kauman, Imam Suwoyo, berharap PPDI menjadi mitra strategis pemerintah. Namun, dengan struktur organisasi yang kian solid, PPDI Kauman di bawah Agus Riyanto diprediksi akan lebih vokal dalam mengawal kebijakan pembangunan desa. Fokus Agus pada peningkatan kapasitas perangkat bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan upaya agar perangkat desa memiliki kompetensi yang setara dengan birokrat pusat.
Keberhasilan Muscam Kauman ini diproyeksikan menjadi pilot project bagi kecamatan lain di Tulungagung. Pesannya jelas: Perangkat desa adalah ujung tombak, dan saatnya tombak itu diasah dengan kesejahteraan yang layak.
jurnalis yang berusaha menjaga Marwah
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.