Malaka, NTT [DESA MERDEKA] – Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendorong Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka mengambil inisiatif strategis melalui sosialisasi pencegahan. Kegiatan ini digelar di aula sekretariat bersama PKK dan Dekranasda Kabupaten Malaka pada Senin (13/10/2025), sebagai langkah proaktif meminimalisir lonjakan kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kegiatan sosialisasi ini menyasar internal anggota PKK Malaka dan menghadirkan narasumber dari Polres Malaka, yakni Wakapolres dan Kanit PPA, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Malaka.
Pelaksana Harian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka, Maria Theresia Un, mengungkapkan data yang mengkhawatirkan. Berdasarkan informasi dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA/KB) Malaka, tercatat sebanyak 37 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi sejak awal tahun 2025 hingga hari pelaksanaan sosialisasi. Kasus-kasus ini mencakup kekerasan seksual, fisik, verbal, hingga mental.
Theres, sapaan akrab Maria Theresia, menekankan bahwa kasus yang paling dominan di Malaka adalah kekerasan terhadap anak, meliputi kekerasan seksual, fisik, mental, dan penelantaran.
Ia berharap, melalui sosialisasi ini, seluruh peserta dari Tim Penggerak PKK Malaka dapat memahami secara mendalam berbagai jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Pemahaman ini penting sebagai modal awal untuk melakukan pencegahan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai risiko hukum dan dampak buruk dari tindakan kekerasan tersebut.
Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Malaka, Muhamad Fakrudin, membenarkan adanya tren peningkatan kasus yang signifikan. Dalam laporannya, ia merinci kenaikan kasus kekerasan anak dan perempuan yang dilaporkan ke Polres Malaka:
- Tahun 2022: 60 kasus
- Tahun 2023: 80 kasus
- Tahun 2024: 106 kasus
Kekerasan yang paling sering dilaporkan adalah kekerasan seksual terhadap anak. Wakapolres Fakrudin menegaskan bahwa tren kenaikan ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat.
“Anak-anak ini adalah tunas Bangsa, dan ini termasuk dalam kenakalan remaja salah satunya adalah seks bebas sebagai pemicu kekerasan seksual. Mereka ini kan tunas-tunas bangsa yang akan mengambil tongkat estafet menggantikan kami-kami ini,” jelasnya.
Wakapolres menghimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, untuk bersatu padu dan bergotong-royong memerangi kekerasan serta memberikan edukasi mengenai dampak kekerasan seksual. Ia memastikan bahwa Polres Malaka siap memberikan pelayanan terbaik bagi warga yang melaporkan kasus kekerasan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.