Menu

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

SOSBUD · 10 Feb 2025 16:33 WIB ·

Akses Jalan Warga Terputus, Bojongmangu Tuntut Kejelasan Tol


					Akses Jalan Warga Terputus, Bojongmangu Tuntut Kejelasan Tol Perbesar

Bekasi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] Proyek strategis nasional Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan memang membawa harapan bagi konektivitas nasional, namun di Desa Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, proyek ini menyisakan persoalan serius bagi warga setempat. Akses vital menuju pemukiman warga di Gang Arkawi dan Gang Haji Mursid kini terputus akibat pengerjaan proyek, memicu keresahan yang menuntut jawaban pasti dari pengembang.

Secara geografis, Bojongmangu merupakan wilayah agraris dan pemukiman yang sedang berkembang di pinggiran Bekasi. Terputusnya akses jalan desa bukan sekadar kendala teknis, melainkan hambatan bagi urat nadi ekonomi warga. Hilangnya akses jalan mengakibatkan biaya transportasi melambung tinggi bagi pedagang lokal, terhambatnya distribusi hasil tani, hingga penurunan omzet pelaku usaha kecil yang kini kehilangan akses pelanggan. Ekonomi desa yang seharusnya tumbuh bersama proyek infrastruktur justru mengalami kontraksi karena mobilitas warga yang lumpuh.

Senin (10/2/2025), Pemerintah Desa Bojongmangu bersama pihak kecamatan, BPD, serta aparat TNI/Polri mendatangi pihak kontraktor tol untuk meminta pertanggungjawaban konkret. Sekretaris Desa Bojongmangu, Pandi Achmadi, menegaskan bahwa warga sebenarnya mendukung penuh proyek pembangunan pemerintah ini. Namun, transparansi progres pengerjaan akses jalan pengganti dan nasib aset desa menjadi prioritas utama.

“Warga tidak tahu urusan teknis, mereka hanya ingin akses jalan kembali normal. Kami butuh kepastian progres agar bisa memberikan laporan yang transparan kepada warga,” tegas Pandi.

Permasalahan ini mencakup tiga poin utama: ketidakjelasan waktu pengerjaan jalan warga, penyelesaian administrasi penggantian aset jalan desa, hingga perbaikan saluran air PDAM yang ikut terputus. Kasi Trantib Kecamatan Bojongmangu, Agus Salim, menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak menginginkan solusi temporer. Ia menuntut serah terima aset jalan yang jelas dan permanen, bukan sekadar janji yang tidak berujung.

Menanggapi desakan tersebut, Humas Japek II, Robert, menyampaikan permohonan maaf dan memastikan bahwa rencana pembangunan jalan di sisi kanan dan kiri proyek sudah dirancang. Meski demikian, kepastian waktu pengerjaan tetap menjadi tanda tanya besar bagi warga. Bagi Bojongmangu, proyek nasional tidak boleh mengorbankan hak dasar warga untuk beraktivitas. Masyarakat kini menunggu aksi nyata di lapangan, sebab bagi mereka, akses jalan bukan sekadar aspal, melainkan urat nadi kehidupan sehari-hari yang harus segera dipulihkan demi keberlanjutan ekonomi desa.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 68 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Simalakama di Kaki Bromo: Saat Penegak Adat Dibui Hukum Negara

8 Agustus 2026 - 06:26 WIB

Ironi Desa Budaya Bantul Antara Pelestarian Dan Birokrasi

7 Agustus 2026 - 16:11 WIB

Sengketa Lahan Lempuing Jaya dan Sengkarut Arsip Desa

31 Juli 2026 - 20:33 WIB

Nestapa Subari: Sisi Lain Keadilan Restoratif Desa Trangkil

31 Juli 2026 - 07:37 WIB

Minta Maaf Tak Cukup, Sanksi Adat Menanti di Kuranji

30 Juli 2026 - 09:35 WIB

Menanti Negara Mengakui Batas Administrasi Wilayah Adat Desa Darmo

29 Juli 2026 - 16:27 WIB

Trending di SOSBUD