Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

BUMDes · 24 Agu 2024 22:22 WIB ·

Urus Pilkades, Aset Pengelolaan BUMDes Tugu Selatan Malah Lenyap?


					Urus Pilkades, Aset Pengelolaan BUMDes Tugu Selatan Malah Lenyap? Perbesar

Bogor, Jawa Barat [DESA MERDEKA]Pergantian kepala desa di Indonesia sering kali menjadi momok menakutkan bagi keberlangsungan aset komunal. Bukan rahasia lagi, setiap kali pucuk pimpinan desa berganti, pembukuan keuangan dan aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendadak “abu-abu”, bahkan tidak jarang nilainya merosot hingga minus.

Tragedi manajemen inilah yang disorot tajam oleh Komisi V DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Kawasan yang berbatasan langsung dengan magnet wisata Puncak ini dinilai kedodoran dalam memaksimalkan potensinya akibat manajemen yang rapuh.

“Kami tidak ingin aset BUMDes hilang atau bahkan negatif saat terjadi pergantian kepala desa,” tegas Wakil Ketua Komisi V DPR, Roberth Rouw.

Menurut Roberth, salah satu biang kerok dari karut-marut ini adalah minimnya intervensi dan pendampingan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Tanpa bimbingan yang intensif dari pusat, pemerintah desa di daerah strategis seperti Bogor kerap kebingungan memetakan bisnis.

Padahal, Desa Tugu Selatan adalah “tambang emas”. Berada di jalur utama wisata Puncak yang selalu disesaki pelancong setiap akhir pekan, desa ini punya modal besar untuk mandiri secara ekonomi melalui sektor pariwisata. Sayangnya, potensi desa wisata Puncak ini masih jalan di tempat karena tata kelola usahanya belum digarap optimal.

Kendati demikian, DPR mengingatkan agar desa-desa lain tidak terjebak tren asal punya badan usaha. Pembentukan lembaga ekonomi ini harus realistis dan berbasis potensi nyata, bukan sekadar proyek formalitas.

“Jika tidak ada potensi usaha di desa, pembentukan BUMDes hanya akan memboroskan anggaran negara,” pungkas Roberth.

Jika pengelolaan BUMDes Tugu Selatan tidak segera dibenahi dari hulu ke hilir—terutama dalam mengamankan aset dari intervensi politik lokal—maka statusnya sebagai desa wisata hanya akan megah di atas kertas, sementara modalnya menguap tanpa bekas.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 79 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Dari Darurat Sampah Menuju Desa Unicorn

20 Juni 2026 - 21:27 WIB

BUMDes Sumba Timur Berbenah Raih Legalitas dan Kualitas

8 Juni 2026 - 05:47 WIB

Panen 1,3 Ton, BUMDesa Golo Kembangkan Jamur Kuping

29 Mei 2026 - 17:07 WIB

Mengail PAD Lewat Omzet Bisnis Gantangan Burung BUMDes

28 Mei 2026 - 11:16 WIB

Siasat Gagal BUMDes Lubuk Cuik Berujung Gadaikan Aset

18 Mei 2026 - 18:07 WIB

Siasat Kemendes Kepung Rentenir Lewat Koperasi Desa di NTT

17 Mei 2026 - 11:07 WIB

Trending di BUMDes