Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menggeser angka-angka dalam “dompet” daerahnya. Melalui perubahan APBD 2024, total anggaran kini membengkak menjadi Rp7,057 triliun, naik sebesar Rp220,01 miliar dari rencana awal. Menariknya, di balik kenaikan ini, terdapat defisit fiskal sebesar Rp160,447 miliar yang berhasil dijinakkan melalui pemanfaatan sisa anggaran tahun lalu atau SILPA.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa perubahan ini merupakan langkah pragmatis untuk memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi keuangan yang menantang. Dalam rapat paripurna di DPRD Sumbar, Rabu (31/07/2024), Mahyeldi menyerahkan nota pengantar yang menjadi peta jalan keuangan daerah hingga akhir tahun.
Membedah Sumber Pendapatan Daerah
Meskipun kapasitas fiskal mengalami tekanan, optimisme terlihat dari target pendapatan yang dipatok naik 4,42 persen menjadi Rp6,877 triliun. Pemprov Sumbar kini mengandalkan tiga mesin utama untuk mengisi kas daerah:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Ditargetkan menyumbang Rp3,394 triliun.
- Pendapatan Transfer: Suntikan dana dari pusat sebesar Rp3,453 triliun.
- Lain-lain Pendapatan: Kontribusi tambahan sebesar Rp29,870 miliar.
Kenaikan ini diharapkan mampu mengakomodasi urusan pemerintahan wajib, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga sektor pilihan yang strategis bagi warga Sumatera Barat.
Alokasi Belanja: Operasional Masih Mendominasi
Rencana belanja daerah dalam perubahan ini dipatok sebesar Rp7,037 triliun. Angka ini terbagi menjadi beberapa pos besar, di mana belanja operasi menempati porsi terbesar yakni Rp4,726 triliun. Sementara itu, untuk pembangunan fisik jangka panjang, Pemprov mengalokasikan belanja modal sebesar Rp863,499 miliar.
Guna menjaga keamanan anggaran dari situasi darurat, disiapkan pula Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp29,333 miliar. Mahyeldi menegaskan bahwa seluruh pengeluaran ini telah dihitung secara cermat agar belanja transfer sebesar Rp1,418 triliun ke kabupaten/kota tetap terjaga.
Kekuatan SILPA sebagai Penyelamat
Poin paling krusial dalam perubahan APBD kali ini adalah peran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2023 sebesar Rp180,447 miliar. Dana sisa inilah yang menjadi pahlawan dalam menutupi defisit netto, sehingga struktur anggaran tetap seimbang dan urusan pemerintahan tidak terhambat kendala biaya.
Penyerahan nota keuangan kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar, menjadi simbol dimulainya babak baru pengelolaan aset rakyat yang lebih terukur dan akuntabel di bawah kepemimpinan Mahyeldi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.