Opini [DESA MERDEKA] – Gotong royong di perdesaan kini menghadapi tantangan berat akibat infiltrasi sentimen agama dan budaya yang eksklusif. Nilai-nilai komunal yang telah menjaga kerukunan warga selama bertahun-tahun perlahan mulai terganggu oleh kepentingan kelompok tertentu. Atas nama persaudaraan seagama, gerakan yang berdalih pemberdayaan ekonomi dan jalinan sosial kerap membawa agenda yang memecah belah keharmonisan masyarakat lokal.
Sifat sentimental yang berlebihan, baik dalam aspek budaya maupun agama, cenderung melahirkan emosi dangkal. Penulis opini Andi Salim menilai bahwa sentimen yang melebih-lebihkan sudut pandang kelompok ini dapat mematikan kebudayaan asli melalui proses akulturasi yang kebablasan. Datangnya pengaruh luar yang tidak disaring dengan wawasan kebangsaan yang utuh akhirnya memicu konflik sosial di tingkat akar rumput.
Hambatan Solidaritas: Kesenjangan antara tingginya semangat beragama masyarakat dengan rendahnya pemahaman toleransi bernegara menciptakan kebuntuan (bottleneck) dalam kehidupan sosial. Agama yang seharusnya menjadi pemersatu justru gagal membendung perilaku destruktif yang merusak kesatuan warga.
Krisis kemanusiaan ini diperparah oleh sikap sebagian pejabat negara yang tidak memahami konstitusi kebhinekaan secara utuh. Posisi netralitas pemerintah sering kali bergeser akibat tekanan atau penafsiran bias atas dasar aksi dukung-mendukung kelompok tertentu.
Sebagai contoh, inkonsistensi narasi terlihat saat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid, dalam sosialisasi Empat Pilar di Kalibata, Jakarta Selatan (25/5/2021), menyatakan bahwa pembelaan terhadap Palestina merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat. Narasi tersebut kerap ditangkap bias oleh publik karena tidak dirinci bahwa penekanan sikap NKRI murni merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan, bukan atas dasar solidaritas keagamaan.
Kekeliruan penafsiran seperti ini berpotensi membingungkan masyarakat dan mengaburkan posisi netralitas Indonesia di mata internasional. Walau agama menjadi ideologi kuat yang mengatur perilaku individu, negara tetap memegang otoritas penuh demi menjaga kedaulatan dari gerakan yang mengancam persatuan. Membuka jalinan sosial yang menghormati perbedaan di luar kepentingan kelompok adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan solidaritas warga.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.