Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

KABAR PEMDA · 21 Nov 2026 07:47 WIB ·

Bupati Sigi Kejar Pajak Desa, Sanggupkah Kades Dongkrak PAD?


					Bupati Sigi Kejar Pajak Desa, Sanggupkah Kades Dongkrak PAD? Perbesar

Sigi, Sulawesi Tengah[DESA MERDEKA] – Ruang fiskal Kabupaten Sigi sedang tidak baik-baik saja. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten penyangga ibu kota Sulawesi Tengah ini masih ditopang nyaris sepenuhnya oleh kucuran dana dari Jakarta. Angkanya menembus 88 hingga 89 persen dari total pendapatan daerah.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berjalan tertatih di bawah 9 persen. Situasi kian terjepit karena porsi belanja operasi—terutama untuk menggaji aparatur—menyedot lebih dari separuh napas anggaran daerah.

Di tengah himpitan kas daerah itulah, Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae melemparkan pesan tegas kepada para kepala desa (kades). Dalam agenda Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Jumat (20/11/2026), ia meminta para kades berhenti menggantungkan nasib pembangunan semata pada dana transfer pusat maupun kabupaten.

“Ke depan, setiap desa sudah harus menggali potensi sumber pendapatan asli desa melalui pengelolaan aset desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan BUMDes, serta potensi lainnya yang sah,” ujar Rizal.

Tak hanya soal kas desa. Rizal juga menagih peran aktif para kades untuk menjadi ujung tombak penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ia meminta pemerintah desa bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memutakhirkan data objek pajak sekaligus menjadi teladan kepatuhan bagi warga.

Di atas kertas, narasi itu terdengar taktis dan masuk akal. Namun, membedah data lapangan memperlihatkan jalan terjal yang harus dilalui Pemkab Sigi.

Mesin Ekonomi Desa yang Belum Panas
Dorongan agar desa mandiri lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) langsung membentur fakta pahit. Dari 176 desa di Sigi yang telah disuntik penyertaan modal melalui Alokasi Dana Desa (ADD), sebagian besar justru berjalan di tempat.

Data paparan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sigi bersama DPRD setempat mencatat, hanya sekitar 70 hingga 75 BUMDes yang benar-benar beroperasi. Artinya, hampir 60 persen mesin ekonomi desa di Sigi berstatus vakum atau mati suri.

Sebagian terjerat persoalan klasik: manajemen pembukuan yang rapuh, jenis usaha yang tidak sesuai daya beli warga, hingga kredit macet unit simpan pinjam. Segelintir BUMDes yang bertahan pun—seperti di kawasan Sigi Biromaru—skalanya masih terbatas.
Artinya, sebelum dituntut menyetor Pendapatan Asli Desa (PADes) secara signifikan, puluhan BUMDes ini membutuhkan kerja keras penyehatan tata kelola terlebih dahulu.

Mengukur Kue PBB-P2 dan Perputaran Uang Desa
Tantangan serupa membayangi target optimalisasi PBB-P2. Secara struktur, kontribusi PBB-P2 terhadap total pajak daerah Sigi memang tergolong mungil. Total nilai ketetapan pokok PBB-P2 se-Kabupaten Sigi hanya berada di kisaran Rp3,95 miliar dari 127.240 Nomor Objek Pajak (NOP).

Jika dirata-rata, tagihan tiap objek pajak hanya sekitar Rp31 ribu per tahun. Bahkan jika seluruh wajib pajak diasumsikan patuh 100 persen tanpa satu pun tunggakan, penerimaan Rp3,95 miliar itu baru menyumbang kurang dari 4 persen terhadap total PAD Sigi.

Persoalan utamanya bukan semata pada daya bayar warga yang rendah. Di pedesaan Sigi yang agraris, perputaran uang memang bergerak lambat mengikuti siklus panen. Sebagian besar pengeluaran rumah tangga terserap untuk konsumsi pangan harian, sementara sisanya kerap mengalir keluar menuju pusat perdagangan di Kota Palu.

Namun, menumpuknya piutang PBB-P2 Sigi—yang sempat tercatat menembus Rp21,97 miliar—lebih banyak dipicu sengkarut administrasi. Banyak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) masih memakai nama pemilik lama, lahan sudah berpindah tangan atau terpecah, namun belum termutakhirkan di sistem. Di titik inilah peran pendataan perangkat desa menjadi krusial.

Beban Kerja dan Insentif yang Belum Sepadan
Masalahnya, menggerakkan perangkat desa untuk menyisir data SPPT dan menagih pajak dari pintu ke pintu membutuhkan bahan bakar insentif yang rasional.

Secara regulasi, Pemkab Sigi memang sudah mengatur skema Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) minimal 10 persen untuk desa, serta insentif pemungutan pajak maksimal 5 persen. Namun, desain pembagiannya masih menyisakan celah.

Dalam skema BHPRD, 60 persen dana dibagi merata ke seluruh desa, dan hanya 40 persen yang dibagi proporsional berdasarkan kinerja setoran pajak. Akibatnya, selisih tambahan anggaran antara desa yang rajin menagih pajak dan desa yang pasif menjadi terlalu tipis untuk memicu kompetisi kinerja.

Di level petugas lapangan, kue insentif 5 persen dari basis tagihan desa yang rata-rata hanya puluhan juta rupiah sering kali tak cukup sekadar mengganti ongkos bahan bakar dan pulsa kolektor.

Tak Bisa Dipukul Rata
Geografis Kabupaten Sigi yang kontras juga menuntut pendekatan yang tidak seragam. Di kawasan peri-urban yang berbatasan langsung dengan Kota Palu—seperti Sigi Biromaru, Marawola, atau Dolo—digitalisasi pembayaran lewat QRIS dan integrasi data pertanahan sangat memungkinkan untuk memangkas kerja manual.

Sebaliknya, memaksakan skema serba digital di kawasan lembah dan pegunungan seperti Kulawi, Pipikoro, atau Lindu jelas mustahil. Jarak antar-dusun yang jauh, keterbatasan sinyal internet (blank spot), serta budaya transaksi tunai membuat penagihan kolektif berbasis musim panen tetap menjadi satu-satunya jalan paling realistis.

Pada akhirnya, instruksi Bupati Sigi menjadi ujian nyata bagi tata kelola pemerintahan dari kabupaten hingga ke desa. Tanpa pembenahan serius pada BUMDes yang mati suri, percepatan pemutakhiran data objek pajak, serta skema insentif yang adil sesuai karakter wilayah, target kemandirian fiskal ini berisiko hanya berakhir menjadi tumpukan beban administratif baru di meja para kepala desa.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

10 November 2026 - 16:31 WIB

Jalan Mulus Limau Manis: Syukuran Warga atau Lonceng Kematian Desa?

1 November 2026 - 00:04 WIB

Solusi Roda Tiga Pangkas Tani dan Karhutla Kapuas

29 Oktober 2026 - 09:48 WIB

Jalur Tikus Transaksi Gelap Mengurung Ratusan Desa Sumbar

24 Oktober 2026 - 14:10 WIB

Rentetan Krisis Hantam Sumbar, Perda Ketahanan Keluarga Diuji

19 Oktober 2026 - 10:43 WIB

Menantang Bukit Limau Manis, Jalan Fisika Padang Akhirnya Diaspal

19 Oktober 2026 - 10:33 WIB

Trending di KABAR PEMDA