Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

EKONOMI BISNIS · 19 Nov 2026 11:39 WIB ·

Di Balik Label Jelajah Desa Samsat Majene: Mengapa Baurung?


					Di Balik Label Jelajah Desa Samsat Majene: Mengapa Baurung? Perbesar

Majene, Sulawesi Barat [DESA MERDEKA] – Spanduk digital dan rilis resmi pemerintah daerah itu tampak meyakinkan. UPTD Pelayanan Pajak Majene menggelar program bertajuk Samsat Majene Jelajah Desa pada Selasa, 17 November 2026. Lokasinya di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Warga diajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara non-tunai menggunakan QRIS. Praktis. Modern. Terkesan begitu membumi.

Dalam keterangan resminya, Kepala UPTD Pelayanan Pajak Majene, Dauliyah, menyebut langkah ini sebagai upaya membuka akses layanan yang lebih mudah bagi warga di tingkat kelurahan dan desa. Senada dengan itu, Kepala Bapenda Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan harus berjalan beriringan dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

“Kolam Ikan” di Halaman Pusat Kota
Namun, mari menepi sejenak dari riuh tepuk tangan seremonial. Ada satu detail geografis dan administratif yang menggelitik jika dibaca dengan kacamata jernih. Baurung bukanlah desa terpencil di balik bukit, melainkan sebuah kelurahan.

Secara spasial, Baurung adalah kawasan peri-urban—zona transisi yang menempel langsung dengan Kecamatan Banggae sebagai pusat pemerintahan Majene. Wilayah ini memadukan lanskap pesisir Pantai Barane hingga perbukitan Gunung Sibunoang, dilintasi jalur Trans Sulawesi. Kepadatan penduduk di Banggae Timur mencapai 1.161 jiwa per kilometer persegi, jauh melampaui rata-rata Kabupaten Majene yang hanya 199 jiwa per kilometer persegi.

Pendek kata, Baurung adalah “kolam ikan” yang gemuk. Di sinilah tumpukan kendaraan bermotor para komuter berada.

Realitas Fiskal dan Ketimpangan Spasial
Di Kabupaten Majene, total populasi kendaraan bermotor menembus angka 45,54 ribu unit, dengan lebih dari 90 persen di antaranya berupa sepeda motor. Namun, persebarannya sangat timpang. Hampir separuh daratan Majene berada di Kecamatan Ulumanda, wilayah pegunungan yang jauh dari pesisir dengan kepemilikan kendaraan sangat minim.

Menurunkan tim lengkap dengan perangkat jaringan QRIS ke pelosok Ulumanda tentu berisiko secara kalkulasi fiskal. Biaya operasional petugas bisa lebih besar daripada setoran pajak yang masuk. Belum lagi urusan sinyal internet yang kerap hilang timbul di perbukitan.

Maka, pilihan jatuh ke titik-titik penyangga kota. Sebelum menyambangi Baurung, program serupa menyasar Desa Soreang, Kelurahan Rangas, dan Kelurahan Baruga. Semuanya berada di lingkaran peri-urban Majene.

Fenomena ini memperlihatkan wajah klasik peri-urban bias dalam pelayanan publik. Diksi “desa” dipakai sebagai penguat branding komunikasi agar program terdengar inklusif, merakyat, dan seolah menembus batas pelosok. Padahal, eksekusinya tetap tunduk pada hukum efisiensi ekonomi: mengejar wilayah padat penduduk demi mengamankan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Memangkas Sekat Psikologis Penunggak Pajak
Meski demikian, misi membangun kesadaran pajak yang disampaikan Kepala Bapenda Sulbar tetap memiliki urgensi kuat. Tingkat tunggakan pajak di Majene memang menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bahkan harus mengeluarkan jurus relaksasi pembebasan denda 100 persen bagi warga kurang mampu (desil 1–4) untuk mengikis piutang pajak.

Warga di kawasan penyangga kota sering kali bukan malas membayar pajak. Banyak dari mereka enggan ke kantor Samsat induk karena terbentur jam kerja, jarak, atau rasa sungkan akibat pajak yang sudah mati bertahun-tahun.

Kehadiran petugas di kantor kelurahan, dengan pendampingan aparatur setempat, memangkas sekat psikologis tersebut.

Jika layanan di titik keramaian seperti Pasar Sentral atau arena Car Free Day ampuh menjaring pembayaran cepat dari wajib pajak aktif, maka gerai di kantor kelurahan berperan merayu para penunggak pasif.

Tunggakan Motor Dinas: Pekerjaan Rumah Birokrasi
Ironisnya, persoalan kepatuhan pajak di tingkat desa dan kelurahan ternyata tidak hanya berhenti pada warga sipil. Catatan evaluasi daerah sempat mengungkap ratusan kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Majene menunggak pajak hingga Rp410,7 juta. Mayoritas kendaraan dinas roda dua yang menunggak tersebut justru dipegang oleh para kepala desa dan kepala lingkungan.

Kelalaian pengurus barang dalam menyesuaikan sistem pencairan anggaran non-tunai, hingga aset motor rusak yang belum dihapus dari daftar inventaris, membuat tagihan pajak terus membengkak. Sebuah catatan pengingat bahwa sebelum menagih kedisiplinan warga desa lewat layanan digital, mesin birokrasi di tingkat lokal pun masih perlu membenahi tertib administrasinya sendiri.

Pada akhirnya, Samsat Majene Jelajah Desa di Baurung adalah potret kompromi yang cerdas. Ia mempertemukan kebutuhan pencitraan layanan yang humanis dengan pragmatisme birokrasi dalam berburu penerimaan daerah. Layanan digitalnya patut diapresiasi, meski kata “desa” di sana lebih tepat dibaca sebagai pemanis narasi.

Feature ini merupakan pengembangan jurnalistik dari rilis pemprov sulbar di sini!
Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Klaim Ekspor NCH Pangian: Etalase Digital atau Ilusi Data?

14 November 2026 - 21:38 WIB

Ilusi Manis Sumur Minyak Tua, Jebakan Regulasi Daerah Baru!

14 November 2026 - 10:32 WIB

Lupakan Wisata Viral! Kucing Liar Ini Hidupkan Desa Mati

14 November 2026 - 05:40 WIB

Bukan Seremoni, Begini Cara Pisang Sumbar Menembus Pasar Malaysia

12 November 2026 - 11:42 WIB

Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital?

12 November 2026 - 11:33 WIB

KUB PMPL Desak KPPU Usut Jerat Utang PT PCP di Kaltara

16 Oktober 2026 - 17:52 WIB

Trending di EKONOMI BISNIS