Jakarta [DESA MERDEKA] – Panggung seremonial penganugerahan media di Jakarta Pusat pada pertengahan November 2026 kembali menjadi ruang gema optimisme pembangunan akar rumput. Di hadapan publik, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memaparkan keberhasilan program diversifikasi ekonomi desa sebagai motor pencipta lapangan kerja baru. Tiga instrumen utama dikedepankan: Desa Ekspor yang diklaim telah menciptakan “banyak sekali ekspor perdana“, Desa Wisata yang disebut “banyak menyerap tenaga kerja“, serta kemunculan berbagai Desa Tematik seperti sentra ikan nila dan lele.
Namun, bahasa retorika kerap memiliki jarak dengan presisi statistik. Ketika diksi kualitatif “banyak sekali” dibenturkan dengan basis data resmi lintas kementerian per akhir 2026, muncul potret kesenjangan skala yang tajam.
Membaca Peta Pembagi Nasional
Langkah pertama untuk mengukur keberhasilan program desa adalah menetapkan angka pembagi yang sahih. Di ruang publik, populasi desa di Indonesia kerap disebut secara bergantian antara angka 75 ribu hingga lebih dari 80 ribu wilayah. Data terbaru dalam Permendesa PDT Nomor 5 Tahun 2026 tentang Satu Data Desa mengunci angka rujukan tunggal sebanyak 75.436 desa definitif, yang terdiri dari 74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat. Sementara itu, angka di atas 83 ribu merupakan gabungan desa dengan 8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang berada di luar yurisdiksi dana desa.
Dari total 75.436 desa inilah setiap klaim keberhasilan program kementerian diuji proporsinya.
Realita 454 Desa Ekspor dan Jebakan Kontinuitas
Data yang dipaparkan Kemendes PDT pada Oktober 2026 mencatat keberadaan 454 Desa Ekspor dengan total nilai perputaran transaksi mencapai sekitar Rp1 triliun ke lebih dari 50 negara. Angka ini memang menunjukkan kenaikan dibanding posisi Juni 2026 yang berada di level 338 desa. Namun, jika disandingkan dengan total 75.436 desa di seluruh Nusantara, capaian 454 desa tersebut baru menyentuh angka 0,60 persen. Masih terbentang jarak yang sangat lebar menuju target 5.000 desa ekspor pada tahun 2029.
Persoalan tidak berhenti pada persentase cakupan. Gerakan Desa Bisa Ekspor baru diluncurkan secara masif pada September 2025. Lonjakan lebih dari seratus desa dalam rentang empat bulan mengonfirmasi bahwa sebagian besar desa dalam daftar tersebut masih berada pada fase running awal atau pelepasan pengiriman perdana (initial shipment). Dalam evaluasi resminya, pemerintah sendiri mengakui bahwa tiga syarat utama pasar global —kualitas, kuantitas, dan kontinuitas— masih menjadi tantangan besar di lapangan.
Ketiadaan audit publik mengenai berapa persen dari 454 desa tersebut yang sudah melakukan pengiriman berulang (repeat order) secara periodik membuat klaim dampak ekonomi yang merata menjadi rentan. Di sisi lain, kue transaksi Rp1 triliun tersebut terdistribusi secara timpang. Nilai ekspor besar masih bertumpu pada segelintir desa yang telah mapan jauh sebelum program ini bergulir, seperti sentra pengrajin kendang jimbe di Desa Ngoran, Kabupaten Blitar, yang mencatatkan omzet ekspor hingga Rp17,5 miliar per tahun. Bagi ratusan desa rintisan lainnya, ketergantungan pada agregator atau off-taker pihak ketiga masih sangat tinggi karena keterbatasan kapasitas kelembagaan untuk mengekspor secara langsung.
Saringan Kesehatan BUMDes dan Data Silang Desa Tematik
Kerentanan kapasitas kelembagaan di tingkat tapak tercermin jelas dalam rapor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sistem Informasi Desa (SID) Kemendes PDT mencatat ada 56.681 unit BUMDes dan BUMDes Bersama yang teregistrasi, dengan 50.052 unit di antaranya telah mengantongi status badan hukum. Sayangnya, legalitas administratif tidak berbanding lurus dengan kesehatan bisnis.
Hasil pemeringkatan resmi kementerian terhadap 33.000 BUMDes yang dievaluasi pada Oktober 2026 mengungkap fakta bahwa hanya 2.423 BUMDes yang berhasil menyandang status Maju—kategori unit usaha yang mapan dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa secara mandiri. Angka 2.423 unit tersebut hanya setara dengan 3,21 persen dari total populasi desa di Indonesia. Sebanyak 12.107 unit lainnya masih berstatus perintis dengan permodalan rentan, sementara puluhan ribu sisanya masih berkutat di level berkembang atau pasif.
Pola silang data juga terjadi pada klaim Desa Tematik dan Desa Wisata:
Desa Wisata. Platform Jaringan Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata mencatat lebih dari 6.300 desa wisata terdaftar hingga September 2026, atau sekitar 8,35 persen dari total desa nasional. Namun, angka serapan 25,91 juta tenaga kerja yang kerap dikutip merupakan agregat industri pariwisata nasional secara makro, bukan serapan eksklusif desa wisata. Pemantauan spesifik pada 66 desa wisata unggulan menunjukkan serapan 4.959 tenaga kerja lokal pada 2025, atau rata-rata 75 pekerja per desa pada kelompok terbaik.
Desa Tematik Perikanan. Kemendes PDT belum memublikasikan basis data definitif nasional untuk jumlah spesifik Desa Ikan Nila maupun Desa Lele. Penelusuran lintas kementerian menunjukkan bahwa eksekusi klaster budi daya ikan tematik berbasis teknologi bioflok dan Mini RAS justru dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan realisasi tahap awal sebanyak 2.073 lokasi di enam provinsi pada 2026, serta penetapan Kampung Perikanan Budi Daya di 210 kabupaten/kota.
Paradoks Big Data dan Regulasi Keterbukaan Informasi
Kontradiksi muncul ketika kapasitas pengumpulan data kementerian disandingkan dengan pola komunikasi publiknya. Secara struktural, Kemendes PDT memiliki infrastruktur data mikro yang sangat lengkap. Kementerian ini menggerakkan lebih dari 33.000 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) hingga ke tingkat desa, mengelola sistem SDGs Desa berbasis by name by address, serta mengikat tata kelola datanya melalui Permendesa Satu Data Desa.
Akan tetapi, penelusuran linimasa rilis pers dan pemberitaan resmi kementerian sepanjang enam bulan terakhir (Mei hingga November 2026) memperlihatkan pola yang seragam. Angka kuantitatif besar hanya dimunculkan saat menyebut jumlah populasi administratif—seperti 75.266 desa atau satu juta perangkat desa. Begitu menyentuh kinerja riil program, mulai dari penguatan program TEKAD pada Mei, forum kemitraan CSR pada Oktober, hingga kerja sama program SEHATI pada November 2026, narasi langsung bergeser ke diksi kualitatif seperti “mendorong“, “diharapkan“, dan “banyak sekali“.
Dalam kerangka hukum tata kelola pemerintahan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyajian narasi kualitatif tanpa dukungan data terukur berbenturan langsung dengan regulasi yang mengikat badan publik:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 9 mewajibkan setiap badan publik mengumumkan informasi mengenai kegiatan dan kinerja secara berkala paling singkat setiap enam bulan sekali. Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara tegas mensyaratkan informasi publik yang akurat dan tidak menyesatkan.
PermenPAN-RB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan. Regulasi ini menetapkan Asas Keterbukaan sebagai prinsip utama praktisi humas pemerintah, yang mewajibkan penyampaian informasi secara benar, jujur, dan objektif kepada masyarakat, bukan sekadar memproduksi narasi pencitraan.
Publikasi data yang terpilah secara kuantitatif—mulai dari daftar desa ekspor yang aktif melakukan pengiriman berulang, persentase BUMDes yang benar-benar sehat, hingga rincian nilai transaksi teraudit, menjadi prasyarat mutlak. Tanpa transparansi angka yang utuh, jarak antara klaim keberhasilan di podium seremonial dan realitas ekonomi di akar rumput akan terus menyisakan tanda tanya besar dalam akuntabilitas anggaran negara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.