Malaka, Nusa Tenggara Timur[DESA MERDEKA] – Di Aula Kantor Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Jumat (13/11/2026), enam puluh pasang mata warga duduk melingkar. Di bawah terik dataran rendah Timor Barat yang hanya berjarak sepuluh kilometer di sebelah barat Betun, ibu kota kabupaten, mereka sedang menggelar tiga agenda krusial sekaligus: Musyawarah Desa (Musdes) Perubahan APBDes 2026, Rembug Stunting, dan Pra-Musrenbangdes Tahun Anggaran 2027.
Bagi pengamat dari kejauhan, pertemuan yang dihadiri Kepala Desa Simon Klau Berek, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta para pendamping desa itu mungkin tampak seperti seremoni birokrasi biasa. Namun, di Desa Lakulo—sebuah kantong agraris berpenduduk seribuan jiwa di beranda negeri—setiap rupiah yang diketok di meja musyawarah punya pertaruhan hidup yang jauh lebih pelik.
Terjepit Petak Sawah 0,15 Hektare
Kehidupan warga Lakulo nyaris bertumpu sepenuhnya pada sektor pertanian. Di atas hamparan yang dibelah aliran Sungai Benenain ini, warga mengolah sawah tadah irigasi dan menanam jagung lewat kearifan lokal Ahu Klean—teknik menanam benih langsung ke lubang tanah.
Persoalannya, ruang gerak ekonomi mereka terkunci oleh realitas lahan gurem—atau dalam bahasa Tetun setempat dikenal sebagai natar ki’ik (sawah kecil) dan to’os ki’ik (kebun kecil). Merujuk data Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Malaka, rata-rata rumah tangga petani di Kecamatan Weliman hanya mengelola 0,15 hektare (1.499 meter persegi) lahan sawah dan sekitar 0,16 hektare lahan kebun. Angka ini jauh dari batas minimum ideal dua hektare agar keluarga petani bisa hidup surplus.
Dengan luas petak sawah yang sempit, hasil panen warga nyaris habis hanya untuk mengisi lumbung makan keluarga (subsisten). Ketika jaringan irigasi Bendung Benenain terganggu atau musim kemarau datang lebih panjang, roda ekonomi desa seketika macet. Tak sedikit warga akhirnya terpaksa merantau keluar daerah karena ketiadaan industri maupun jasa alternatif di kampung halaman.
Mengakali Sisa Waktu Anggaran
Situasi struktural itulah yang membuat pembahasan Perubahan APBDes di pertengahan November menjadi krusial. Dengan waktu efektif tersisa kurang dari tujuh pekan sebelum tutup buku akhir Desember 2026, pemerintah desa berpacu mengamankan anggaran agar tidak mengendap menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Berpijak pada Pasal 40 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa Lakulo, Simon Klau Berek, menegaskan bahwa setiap pos kegiatan yang gagal direalisasikan harus segera digeser agar manfaatnya tetap dirasakan warga.
“Apabila ada kegiatan yang tidak dibelanjakan dari APBDes, semestinya anggaran tersebut dialihkan untuk kebutuhan lain yang disepakati oleh forum. Misalnya, honor pelatihan website desa yang tidak digunakan, akan dialihkan untuk pembuatan website,” jelas Kepala Desa Simon Klau Berek.
Upaya penggeseran ini mendesak dilakukan karena ruang fiskal desa menyempit akibat kebijakan PMK Nomor 7 Tahun 2026 yang mengunci 58,03 persen pagu Dana Desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pertahanan Gizi di Garda Posyandu
Kondisi ekonomi yang terbatas turut meningkatkan kerentanan gizi di wilayah Kecamatan Weliman. Melalui forum Rembug Stunting, pemerintah desa mengoptimalkan peran kader Posyandu untuk memantau kesehatan bayi, balita, ibu hamil, hingga kelompok remaja.
Menyongsong tahun anggaran 2027 lewat Pra-Musrenbangdes bersama 60 perwakilan warga dan pendamping desa, Pemdes Lakulo diharapkan mampu merumuskan prioritas anggaran yang tepat sasaran. Pengalokasian dana ketahanan pangan serta penguatan sektor pertanian menjadi tumpuan harapan warga agar musyawarah desa mampu menjadi jalan keluar dari jebakan natar ki’ik.
Desa Membangun Negeri
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.