Desa Tak Pakai Dolar, Tapi Impor Membebani?

Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa‑desa nggak pakai dolar.

Opini [DESA MERDEKA] – Kalimat Presiden Prabowo itu sontak viral. Disampaikan di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026), cuplikan pidato ini seolah ingin menenangkan warga desa di tengah pelemahan rupiah yang menyentuh Rp17.600 per dolar AS.

Namun, ketenangan itu buyar. Para ekonom, akademisi, hingga partai oposisi justru naik pitam. Mereka menilai pernyataan tersebut tidak cuma gegabah, tapi juga keliru secara logika ekonomi.

Lantas, benarkah desa benar-benar kebal dari gejolak dolar? Atau justru sebaliknya, desa menjadi korban sunyi dari imported inflation? Artikel ini membedah tuntas sanggahan dan pembelaan – dengan kacamata yang jarang dipakai: membaca desa sebagai bagian tak terpisahkan dari rantai pasok global.

Tiga fakta utama yang perlu Anda tahu:
1. Pernyataan Prabowo dalam peresmian Koperasi Merah Putih di Nganjuk: warga desa tidak perlu khawatir soal nilai tukar dolar karena transaksi mereka tidak menggunakan mata uang asing.
2. Setidaknya 7 pihak menyanggah, mulai dari ekonom UGM, Celios, FITRA, hingga PDIP. Mereka menegaskan bahwa harga pupuk, kedelai, gandum, BBM, dan LPG yang diimpor akan naik seiring pelemahan rupiah – dan semua itu langsung membebani desa.
3. Pembelaan datang dari Menteri Keuangan, Kepala Staf Kepresidenan, Ketua Komisi XI DPR, dan Partai Gerindra. Mereka menekankan bahwa pernyataan itu bersifat psikologis: menghibur dan menenangkan agar masyarakat tidak panik.

Sudut Pandang Out of the Box

“Desa tidak pakai dolar, tapi desa makan harga yang ditentukan oleh dolar.”

Kita terbiasa berpikir linear: jika tidak memegang dolar, maka tidak terdampak. Itu keliru. Desa memang tidak bertransaksi dengan greenback, tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi desa – dari bensin untuk sepeda motor hingga pakan ternak – harganya dipengaruhi oleh kurs.

Coba bayangkan:
– Pupuk urea impor dibayar dengan dolar. Ketika rupiah lemah, pupuk mahal. Petani padi di desa akhirnya mengurangi dosis pupuk. Hasil panen turun.
– Kedelai impor 80% berasal dari luar. Tempe dan tahu – makanan pokok warga desa – naik harga. Ibu-ibu di pasar desa meradang.
– Gandum 100% impor. Mi instan dan roti – yang sudah menjadi bagian konsumsi desa – ikut melambung.

Jadi, meskipun desa tidak melihat dolar secara fisik, desa tetap membayar ongkos pelemahan rupiah lewat kantong masing-masing. Itulah ironi struktural yang luput dari retorika “nggak usah khawatir”.

Siapa Saja yang Menyanggah? (Ringkasan Lugas)

Pihak	Institusi	Inti Sanggahan
Fahmy Radhi	UGM	Pernyataan salah dan gegabah. Perajin tahu-tempe di desa terkena dampak kedelai impor.
Bhima Yudhistira	Celios	Kurang paham dasar ekonomi. Barang seperti ponsel, pupuk, kendaraan desa semuanya terpengaruh kurs.
Tulus Abadi	Forum Konsumen Berdaya	Menggelikan dan menyesatkan. 80% LPG dan 60% BBM impor – semua dipakai warga desa.
Komarudin Watubun	PDIP	Tidak sepenuhnya tepat. Harga BBM, pupuk, gandum tetap berimbas ke desa.
SEI Yogyakarta		Kontraproduktif dengan upaya BI menstabilkan rupiah.

Siapa Saja yang Membela? (Ringkasan Lugas)

Pihak	Institusi	Inti Pembelaan
Purbaya Yudhi	Menkeu	Presiden paham ekonomi. Konteksnya: aktivitas desa sehari-hari tak pakai dolar. Ucapan itu bentuk hiburan agar tak panik.
Dudung Abdurachman	Kepala Staf Kepresidenan	Maksud Presiden: desa punya sumber daya lokal (jagung, ikan, ayam), tak perlu tergantung dolar.
Mukhamad Misbakhun	Ketua Komisi XI DPR	Jangan baca harfiah. Pesan tersirat: tenangkan psikologi publik.
Bahtra Banong	Gerindra	Pernyataan dipotong. Pesan utuh: fundamental ekonomi kuat, jangan panik.

Mengapa Ini Penting untuk Media Desa?
Media desa punya tanggung jawab untuk tidak hanya menyiarkan ucapan pejabat, tetapi juga membedah dampaknya secara jujur. Warga desa bukan anak kecil yang perlu dihibur dengan kalimat manis. Mereka adalah pelaku ekonomi yang setiap hari menghadapi kenaikan harga pupuk, pakan, dan bahan pokok.

Dengan menyajikan fakta bahwa “dolar tetap membebani desa meski desa tak pegang dolar”, media desa membantu warganya mengambil keputusan: menabung, beralih ke pupuk organik, atau mendorong koperasi desa untuk memotong rantai impor.

Kesimpulan Tanpa Pengulangan
Prabowo benar secara literal: warga desa tidak membayar dengan dolar.
Tapi para ahli benar secara struktural: pelemahan rupiah tetap merambat ke harga semua barang yang mengandung komponen impor – dan desa sangat tergantung pada impor.

Pembelaan dari pemerintah patut dihargai sebagai upaya menjaga stabilitas psikologis. Namun, meremehkan dampak dengan kalimat “nggak usah khawatir” justru bisa membuat desa lengah. Solusinya bukan menutup mata, melainkan memperkuat kemandirian desa: pupuk organik lokal, pangan non-impor, dan energi terbarukan. Selama itu belum terwujud, fluktuasi dolar tetaplah urusan penting bagi warga desa.

Sebagai penutup, perlu disampaikan bahwa desa memang tak pakai dolar. Tapi desa merasakan dolar melalui harga. Maka, jangan pernah meremehkan “dolar” di depan mata para petani dan perajin tahu.

Feature ini bebas untuk disebarluaskan oleh media desa dengan menyertakan sumber. Disusun berdasarkan data dan pernyataan publik 16–18 Mei 2026.