Sijunjung Kini Miliki Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak

Perbesar

Sijunjung, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Sebuah langkah besar diambil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab tingginya angka kekerasan domestik yang selama ini tersembunyi di balik pintu-pintu rumah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, bersama Gubernur Mahyeldi Ansharullah, meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPPA dan Rumah Perlindungan Sementara (RPS) di Muaro Sijunjung, Rabu (18/2/2026).

Fasilitas ini berdiri sebagai respon darurat atas data sepanjang tahun 2025, di mana Kabupaten Sijunjung mencatat 310 kasus kekerasan—terdiri dari 230 kasus terhadap anak dan 80 kasus terhadap perempuan. Angka ini menjadi alarm keras bahwa ruang aman fisik sangat mendesak untuk disediakan.

Penyembuhan Holistik di Bawah Satu Atap
Dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PPPA, fasilitas ini dirancang sebagai pusat layanan satu pintu. Korban tidak hanya sekadar melapor, tetapi langsung mendapatkan pendampingan hukum hingga pemulihan psikologis. Hadirnya RPS menjadi elemen krusial karena memberikan suaka bagi korban yang tidak mungkin kembali ke rumah akibat ancaman trauma atau keselamatan.

Menteri Arifatul menegaskan bahwa tempat ini harus berfungsi sebagai garis pertahanan pertama negara. “UPTD dan RPS wajib memberikan rasa aman. Ini wujud kesiapsiagaan negara mendampingi kelompok rentan,” jelasnya. Ia juga menyoroti realitas pahit nasional, di mana satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, yang sering dipicu oleh pola asuh salah dan pengaruh media sosial.

Investasi Jangka Panjang Melalui Ketahanan Keluarga
Gubernur Mahyeldi memandang peresmian ini dari sudut pandang sosiologis yang lebih luas. Baginya, melindungi perempuan dan anak adalah investasi masa depan Sumatera Barat. “Daerah harus hadir memberikan ruang aman. Namun, langkah preventif tetap yang utama melalui pendidikan karakter dan ketahanan keluarga,” tegas Mahyeldi.

Keberadaan UPTD PPPA Sijunjung diharapkan memutus rantai kekerasan yang sering kali berulang karena korban tidak tahu harus lari ke mana. Dengan fasilitas yang layak, pemulihan korban kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan komitmen nyata yang terintegrasi antara pusat dan daerah.