Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta [DESA MERDEKA] – Wajah pembangunan di pelosok Gunungkidul dipastikan berubah drastis sepanjang tahun 2026. Kebijakan Pemerintah Pusat yang memangkas Dana Desa hingga lebih dari separuh demi membiayai pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memaksa para lurah untuk “mengencangkan ikat pinggang” dan menunda berbagai proyek infrastruktur yang telah lama dinanti warga.
Pemangkasan ini bukan angka kecil. Di Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, anggaran yang semula menyentuh Rp837 juta kini terjun bebas ke angka Rp320 juta. Penurunan drastis ini menjadi pil pahit yang harus ditelan pemerintah desa demi mendukung ambisi satu koperasi satu desa di seluruh Indonesia.
Infrastruktur Mandek dan BLT Menyusut
Lurah Nglanggeran, Widada, mengakui bahwa pemotongan anggaran ini berdampak langsung pada urat nadi pembangunan desa. “Dampaknya jelas. Rencana pembangunan infrastruktur terpaksa kami tunda karena alokasi dialihkan untuk KDMP. Kami hanya bisa pasrah dan legawa,” ungkapnya, Selasa (17/2/2026).
Efek domino kebijakan ini juga menyasar kelompok masyarakat paling rentan. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Nglanggeran mengalami pemangkasan kuota dan nilai yang signifikan. Jika tahun lalu ada 23 keluarga yang menerima Rp300.000 per bulan, kini hanya tersisa 5 keluarga dengan nilai bantuan yang turun menjadi Rp200.000 saja.
Sosialisasi di Tingkat Akar Rumput
Kondisi serupa dialami Kalurahan Dengok, di mana pagu anggaran merosot dari Rp810 juta menjadi hanya Rp310 juta. Lurah Dengok, Suyanto, bergerak cepat dengan menginstruksikan para dukuh, ketua RT, dan RW untuk memberikan pemahaman kepada warga agar tidak terjadi gejolak sosial.
“Warga diberi pengertian bahwa ada prioritas baru dari pusat. Program yang belum bisa jalan tahun ini, akan kami coba prioritaskan di tahun depan,” ujar Suyanto. Strategi komunikasi ini krusial mengingat ekspektasi warga terhadap pembangunan fisik biasanya sangat tinggi di awal tahun.
Rata-Rata Hanya Rp300 Juta Per Desa
Data dari DPMKP2KB Gunungkidul mengonfirmasi bahwa total pagu Dana Desa untuk seluruh kabupaten tahun ini hanya tersisa Rp51,9 miliar. Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Khoiru Rahmat, angka tersebut merujuk pada ketetapan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
“Jika dirata-rata, 144 kalurahan di Gunungkidul tahun ini hanya mengelola sekitar Rp300 jutaan per desa,” jelas Khoiru. Penurunan drastis ini menjadi tantangan besar bagi kreativitas perangkat desa dalam mengelola anggaran yang terbatas namun tetap harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan janji kampanye di tingkat lokal.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.