Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

PEMERINTAHAN · 21 Jul 2023 13:29 WIB ·

Jangan Cuma Online, Sekjen Kemendes: Desa Butuh Tatap Muka


					Jangan Cuma Online, Sekjen Kemendes: Desa Butuh Tatap Muka Perbesar

Halmahera Utara, Maluku Utara[DESA MERDEKA] Di tengah demam digitalisasi yang melanda pelosok negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, memberikan pengingat penting. Ia menegaskan bahwa desa tidak boleh sepenuhnya “pindah” ke dunia maya. Pelayanan offline atau tatap muka tetap menjadi harga mati untuk menjaga kohesivitas sosial dan marwah gotong royong di pedesaan.

Menurut Taufik, sistem online dan offline harus berjalan beriringan dengan porsi yang tepat. Digitalisasi memang efisien untuk promosi produk unggulan dan publikasi potensi desa agar dikenal dunia luar. Namun, urusan pelayanan administrasi dan pertemuan warga secara langsung adalah ruang untuk merawat ikatan kekeluargaan.

“Kita harus merawat ikatan kekeluargaan melalui interaksi offline. Tapi untuk promosi produk dan potensi desa, wajib memanfaatkan ekosistem digital agar orang di luar Halmahera Utara bisa mengenal lebih dalam,” tegas Taufik Madjid saat mengunjungi Desa Tiowor, Kecamatan Kao Teluk, Kamis (20/7/2023).

Menjaga “Roh” Desa di Era Digital
Taufik mencermati bahwa sejak pandemi, hampir seluruh aspek kehidupan—mulai dari sekolah hingga rapat—beralih ke sistem daring. Meski teknologi memudahkan pendataan, ia khawatir semangat kekeluargaan khas masyarakat desa akan luntur jika interaksi fisik ditinggalkan. Pertemuan di balai desa atau kantor desa bukan sekadar urusan surat-menyurat, melainkan ruang perjumpaan sosial yang memperkuat kerukunan antarwarga.

Selain isu digitalisasi, Taufik juga menyoroti penggunaan Dana Desa. Ia mengingatkan para perangkat desa agar tetap patuh pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022. Poin utamanya adalah bagaimana Dana Desa bisa menjadi mesin penggerak ekonomi yang menyerap tenaga kerja lokal, bukan sekadar membangun infrastruktur fisik yang minim dampak sosial.

“Angka pengangguran kita masih tinggi. Dana desa seharusnya diputar di dalam desa untuk menyerap tenaga kerja setempat guna menambah penghasilan keluarga,” tambahnya.

Peresmian BUMDes dan Dukungan Daerah
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Taufik Madjid juga meresmikan gedung BUMDesa Bina Mandiri di Desa Barumadehe. Peresmian ini menjadi simbol bahwa desa di Halmahera Utara mulai serius membangun fondasi ekonomi mandiri melalui badan usaha milik desa.

Turut mendampingi dalam agenda ini, Staf Ahli Mendes PDTT Ansar Husen dan Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Yusra. Hadir pula Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman, serta sejumlah pejabat daerah dan pendamping desa yang berkomitmen mengawal kedaulatan desa di wilayah Maluku Utara.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 20 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Menakar Masa Depan Ekonomi Desa di Balik Sensus 2026

11 Juni 2026 - 14:46 WIB

Dana Desa Tahap I di Atambua Tembus 94 Persen

10 Juni 2026 - 15:33 WIB

Menteri LH Ditantang Tuntaskan Proyek PSEL Padang Raya

27 Mei 2026 - 08:15 WIB

Menbud Fadli Zon Dorong Pembangunan Museum Desa Masif

20 Mei 2026 - 17:38 WIB

Program TEKAD Sulap Potensi 1.110 Desa Demi Makan Gratis

19 Mei 2026 - 10:19 WIB

Target 59 Negara: Saatnya Produk Desa Sulsel Mendunia

15 Mei 2026 - 07:17 WIB

Trending di PEMERINTAHAN