Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mendapat pujian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Sumbar tercatat menempati peringkat tiga nasional untuk realisasi belanja provinsi, sekaligus dinilai sebagai salah satu yang terbaik dalam penanganan tanggap darurat bencana.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, realisasi belanja APBD Sumbar mencapai 85,58 persen dari total anggaran Rp6,24 triliun. Capaian ini hanya berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Kepulauan Riau. Sementara itu, dari sisi pendapatan, Sumbar bertengger di peringkat sepuluh besar nasional dengan realisasi sebesar 93,32 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 89,31 persen.
Fokus pada Pemulihan Ekonomi dan Bencana
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar daring pada Selasa (24/12/2025), Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa belanja daerah merupakan motor penggerak ekonomi yang vital. Menurutnya, belanja pemerintah memperkuat konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Secara persentase, kinerja APBD Sumbar bagus. Termasuk dalam penanganan bencana, wilayah ini menunjukkan kinerja positif melalui koordinasi lintas sektor yang baik,” ungkap Tito.
Apresiasi pusat ini disambut syukur oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Ia menegaskan bahwa prestasi ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran di lingkup Pemprov Sumbar dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran.
Strategi Lelang Dini Tahun 2026
Menatap tahun anggaran 2026, Mahyeldi menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses tender melalui skema lelang dini pada bulan Januari hingga awal Februari. Langkah strategis ini diambil guna mempercepat pemulihan daerah pascabencana.
“Kita perlu bergerak cepat karena pada tahun anggaran 2026, fokus utama kita adalah rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana,” tegasnya.
Dengan realisasi pendapatan dan belanja yang terjaga, Pemprov Sumbar optimistis pembangunan daerah akan berjalan lebih terukur. Sinergi antara pusat dan daerah diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan fisik maupun penguatan ekonomi masyarakat di seluruh pelosok Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.