Menkeu Jamin Dana Desa, Himbara Kucurkan Kredit Koperasi

Perbesar

Jakarta [DESA MERDEKA] – Isu terkait pendanaan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah tuntas setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi meneken surat jaminan. Surat tersebut memastikan pinjaman bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada KDKMP dijamin oleh alokasi dana desa.

Kepastian ini didapat usai rapat maraton antara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria, di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa segera menanggapi permintaan dari BPI Danantara. “Tadi, BPI Danantara bilang, selama ada surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kalau pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dijamin Kemenkeu lewat dana desa, bank Himbara bisa langsung kucurkan kredit besok Jumat (24/10/2025). Hari ini, langsung saya tanda tangani surat jaminan,” tegas Purbaya saat doorstep dengan media pada pukul 18.30 WIB.

Dengan adanya jaminan resmi dari Kemenkeu, permasalahan pendanaan KDKMP kini teratasi, dan realisasi pencairan kredit dari bank Himbara dapat segera dilakukan. Proses ini sangat mendesak mengingat pembangunan infrastruktur fisik KDKMP, seperti gerai dan gudang, sudah mulai berjalan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono, yang sebelumnya bertemu Menko Perekonomian, menyebut rapat singkat tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran kredit.

Mengenai besaran dana yang disediakan negara, Menkeu merinci total anggarannya mencapai Rp216 triliun. Angka ini bersumber dari dana penempatan sebesar Rp200 triliun ke perbankan, ditambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 senilai Rp16 triliun.

“Pokoknya, kami sediakan dana penempatan Rp200 triliun ke perbankan, ditambah Rp16 triliun SAL APBN 2025. Saya tinggal charge dua persen. Setelah itu, KDKMP tinggal ikut skema pengajuan kredit sesuai ketentuan yang ada,” jelas Purbaya.

Total plafon kredit dari bank Himbara ditetapkan maksimal Rp3 miliar per unit koperasi. Plafon ini dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik dan sebagai modal kerja KDKMP. Ferry Juliantono memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada hambatan. Justru rapat tersebut dilakukan untuk memperlancar dan mempercepat pencairan kredit, seiring dengan inventarisasi lokasi tanah di desa yang akan digunakan untuk pembangunan gerai dan gudang.