Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

OPINI · 3 Okt 2025 10:31 WIB ·

Kata “Perampok” Antara Fitnah dan Pembunuhan Karakter


					Kata “Perampok” Antara Fitnah dan Pembunuhan Karakter Perbesar

Sulawesi Tenggara-Muna Barat [Desa Merdeka] : Pernyataan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, pada 30 September 2025 yang menyebut mantan Penjabat (Pj) Bupati sebagai “perampok APBD” adalah sebuah kalimat liar yang lebih mirip fitnah politik ketimbang pernyataan seorang kepala daerah. Dengan enteng, Darwin menuding Bahri, La Ode Butolo, dan Pahri Yamsul mengambil keuntungan pribadi dari APBD 2022–2024, tanpa menimbang konsekuensi hukum dan moral dari kata yang digunakannya.

Secara hukum, tuduhan “perampok” adalah tuduhan kriminal berat. Kata itu menunjuk pada tindakan perampasan paksa yang ilegal. Jika Darwin tidak mampu membuktikan ucapannya di pengadilan, maka kalimat itu jatuh sebagai pembunuhan karakter terhadap para pejabat sebelumnya. Seorang bupati yang seharusnya menjadi teladan malah terjerumus memakai bahasa jalanan untuk menyerang lawan politiknya.

Ironinya, Darwin sendiri pernah berencana meminjam dana di BPD Sultra untuk pembangunan kantor Bupati dan DPRD Mubar. Jika rencana itu terealisasi, bukankah ia juga sedang menempuh jalur yang sama, yaitu memanfaatkan utang daerah sebagai instrumen pembangunan? Jadi, ketika sekarang ia menyebut utang sebagai “rampokan”, maka ia sejatinya sedang menampar wajahnya sendiri.

Darwin memang benar menyebut ada persoalan hukum terkait 15 paket jalan di Dinas PUPR yang sedang ditangani Kejari Muna. Namun, menggeneralisasi persoalan itu lalu menstigma Pj Bupati sebagai perampok adalah bentuk distorsi logika publik. Ia gagal membedakan antara proses hukum yang sedang berjalan dengan propaganda politik untuk membangun citra dirinya.

Seharusnya Darwin hadir dengan data, solusi, dan kerja nyata, bukan menebar kata-kata provokatif. Masyarakat Muna Barat tidak butuh bupati yang hobi mencari kambing hitam, tetapi pemimpin yang mampu keluar dari krisis fiskal dengan kebijakan tepat. Sayangnya, yang muncul justru sebaliknya: bupati yang gagal mengelola keuangan, lalu berlindung dengan kata “perampok” yang ia lontarkan sembarangan.

Dan jika benar kata-katanya tak terbukti di meja hijau, maka jelas Darwin bukan sedang membela rakyat, melainkan sedang melakukan fitnah terbuka dan pembunuhan karakter.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 495 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Mbah Moedjair: Pahlawan Pangan yang “Seharusnya” Mengubah Sejarah Desa

8 Juni 2026 - 14:13 WIB

Jurnalisme Laporan ala Bhabin di Desa: Membunuh Karakter Polisi

8 Juni 2026 - 07:44 WIB

Gotong Royong Digital di Balik Lagu Mas Bahlil Ganteng

1 Juni 2026 - 20:35 WIB

Keadilan Kurban: Mengalirkan Berkah Hingga ke Pelosok Desa

29 Mei 2026 - 21:01 WIB

Kurban Negara: Antara Keadilan Sosial dan Ekonomi Desa

29 Mei 2026 - 15:32 WIB

Membongkar Jurnalisme Feodal dalam Narasi Pembangunan Desa

29 Mei 2026 - 14:08 WIB

Trending di OPINI