Menu

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

OPINI · 3 Okt 2025 10:31 WIB ·

Kata “Perampok” Antara Fitnah dan Pembunuhan Karakter


					Kata “Perampok” Antara Fitnah dan Pembunuhan Karakter Perbesar

Sulawesi Tenggara-Muna Barat [Desa Merdeka] : Pernyataan Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, pada 30 September 2025 yang menyebut mantan Penjabat (Pj) Bupati sebagai “perampok APBD” adalah sebuah kalimat liar yang lebih mirip fitnah politik ketimbang pernyataan seorang kepala daerah. Dengan enteng, Darwin menuding Bahri, La Ode Butolo, dan Pahri Yamsul mengambil keuntungan pribadi dari APBD 2022–2024, tanpa menimbang konsekuensi hukum dan moral dari kata yang digunakannya.

Secara hukum, tuduhan “perampok” adalah tuduhan kriminal berat. Kata itu menunjuk pada tindakan perampasan paksa yang ilegal. Jika Darwin tidak mampu membuktikan ucapannya di pengadilan, maka kalimat itu jatuh sebagai pembunuhan karakter terhadap para pejabat sebelumnya. Seorang bupati yang seharusnya menjadi teladan malah terjerumus memakai bahasa jalanan untuk menyerang lawan politiknya.

Ironinya, Darwin sendiri pernah berencana meminjam dana di BPD Sultra untuk pembangunan kantor Bupati dan DPRD Mubar. Jika rencana itu terealisasi, bukankah ia juga sedang menempuh jalur yang sama, yaitu memanfaatkan utang daerah sebagai instrumen pembangunan? Jadi, ketika sekarang ia menyebut utang sebagai “rampokan”, maka ia sejatinya sedang menampar wajahnya sendiri.

Darwin memang benar menyebut ada persoalan hukum terkait 15 paket jalan di Dinas PUPR yang sedang ditangani Kejari Muna. Namun, menggeneralisasi persoalan itu lalu menstigma Pj Bupati sebagai perampok adalah bentuk distorsi logika publik. Ia gagal membedakan antara proses hukum yang sedang berjalan dengan propaganda politik untuk membangun citra dirinya.

Seharusnya Darwin hadir dengan data, solusi, dan kerja nyata, bukan menebar kata-kata provokatif. Masyarakat Muna Barat tidak butuh bupati yang hobi mencari kambing hitam, tetapi pemimpin yang mampu keluar dari krisis fiskal dengan kebijakan tepat. Sayangnya, yang muncul justru sebaliknya: bupati yang gagal mengelola keuangan, lalu berlindung dengan kata “perampok” yang ia lontarkan sembarangan.

Dan jika benar kata-katanya tak terbukti di meja hijau, maka jelas Darwin bukan sedang membela rakyat, melainkan sedang melakukan fitnah terbuka dan pembunuhan karakter.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 503 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Menggugat Desa Digital: Rebut Kembali Keberanian Bermimpi Manusia Desa

25 Juli 2026 - 17:56 WIB

Minke, Londo Ireng, dan Hak Desa Mengabarkan Kebenaran

24 Juli 2026 - 18:14 WIB

Kisah Susana Noni: Merajut Damai Lewat Sekeping Tanah

24 Juli 2026 - 16:51 WIB

Jalan Tol, Tanah Ulayat, dan Dialog Minangkabau

21 Juli 2026 - 05:40 WIB

Strategi ATM Moana Disney untuk Branding Desa Pesisir

10 Juli 2026 - 09:18 WIB

UU KIP: Senjata Transparansi atau Jebakan Batas Desa?

9 Juli 2026 - 19:14 WIB

Trending di OPINI