Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mempertegas komitmen politiknya dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI. Penegasan ini disampaikan oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah saat membuka Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025).
Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas upaya sistematis dalam mendorong pembangunan perumahan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa rumah harus dipandang lebih dari sekadar bangunan fisik. Rumah adalah kebutuhan dasar yang secara fundamental memengaruhi kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Pembangunan perumahan harus menjadi bagian dari peningkatan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, perlu inovasi pembiayaan serta keterlibatan sektor swasta dan perbankan,” ujarnya.
Mahyeldi juga menggarisbawahi berbagai tantangan struktural yang dihadapi Sumbar, termasuk angka backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi, keterbatasan lahan terutama di wilayah perkotaan, dan isu permukiman kumuh. Untuk mengatasi hal ini, ia mendorong agar pembangunan perumahan di Sumbar harus adaptif terhadap risiko bencana, ramah lingkungan, dan tetap berbasis pada kearifan lokal Minangkabau.
Pada tahun 2025, Pemprov Sumbar mencatat telah dibangun sebanyak 6.577 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan ini didanai melalui berbagai sumber, mulai dari APBD kabupaten/kota, program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga skema rumah subsidi.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., menegaskan bahwa target tiga juta rumah merupakan amanah konstitusi sekaligus langkah strategis untuk menekan angka backlog nasional. Saat ini, tercatat 9,9 juta kepala keluarga di Indonesia belum memiliki rumah, sementara 26,9 juta jiwa masih menempati rumah tidak layak huni.
“Presiden menargetkan pembangunan tiga juta rumah dapat terealisasi hingga 2029, dengan harapan sektor perumahan bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen,” tegas Imran. Target ini menunjukkan peran krusial sektor properti sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Rapat evaluasi ini juga menjadi ajang penghargaan bagi pihak-pihak yang berkontribusi signifikan. Gubernur Mahyeldi menerima penghargaan atas kontribusi besarnya dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Penghargaan juga diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam sebagai daerah terbaik dalam penganggaran bidang perumahan. Sementara itu, Pemerintah Kota Padang diapresiasi karena kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah MBR. Sektor swasta dan perbankan pun tak luput dari apresiasi, dengan BTN Kanwil Sumbar dan DPD REI Sumbar turut menerima penghargaan atas dukungan mereka terhadap pembangunan perumahan rakyat.
Gubernur berharap momentum evaluasi ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan, demi mewujudkan perumahan yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumbar.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.