Menu

Mode Gelap
APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa

KESEHATAN · 18 Sep 2025 12:13 WIB ·

Kritik Tajam PDI Perjuangan: Kesehatan di Indonesia Terlalu Liberal


					Dr. Ribka Tjiptaning: Sistem Kesehatan Nasional Kacau, Nyawa Rakyat Jadi Bisnis?!, Rabu (17/09/2025) di DPP PDI Pernuangan Jakarta. Perbesar

Dr. Ribka Tjiptaning: Sistem Kesehatan Nasional Kacau, Nyawa Rakyat Jadi Bisnis?!, Rabu (17/09/2025) di DPP PDI Pernuangan Jakarta.

Jakarta [DESA MERDEKA] Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Dr. Ribka Tjiptaning, melontarkan kritik keras terhadap kondisi sistem kesehatan di Indonesia. Menurutnya, tata kelola kesehatan saat ini telah menyimpang dari amanat UUD 1945 karena terlalu berorientasi pada keuntungan bisnis, alih-alih melayani kebutuhan rakyat.

Hal ini disampaikan Tjiptaning dalam Seminar Hari Keselamatan Pasien Sedunia di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (17/9/2025). Ia menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan seluruh rakyat, bukan menjadikan sektor kesehatan sebagai lahan bisnis.

“Masyarakat kita sangat kecewa dengan dokter-dokter Indonesia,” tegasnya.

Tjiptaning menyoroti sejumlah masalah fundamental yang dianggap membahayakan keselamatan pasien. Salah satunya adalah mahalnya biaya pendidikan kedokteran yang, menurutnya, mendorong para dokter untuk berorientasi pada keuntungan. Selain itu, ia juga mengkritik ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan, yang menyebabkan kesenjangan pelayanan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta antara perkotaan dan pedesaan.

Menurut Tjiptaning, buruknya pelayanan di fasilitas kesehatan dan rendahnya kualitas pelayanan medik juga menjadi persoalan serius. Ia menuding pemerintah saling lempar tanggung jawab dalam menangani isu-isu tersebut. Komersialisasi sektor kesehatan ini, lanjutnya, adalah akibat dari kebijakan liberalisasi yang dibiarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, dr. Azharjaya, mengakui bahwa insiden keselamatan pasien di Indonesia masih tinggi. Ia mengungkapkan bahwa 33% dari seluruh laporan insiden pada semester I tahun 2025 disebabkan oleh prosedur pelayanan yang buruk. Pengakuan ini seolah menguatkan kekhawatiran yang disampaikan oleh Ribka Tjiptaning mengenai keselamatan pasien di tanah air.

PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, sistem kesehatan, keselamatan pasien, komersialisasi kesehatan, Kemenkes, kritik politik
Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 151 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Rembug Stunting Desa Kedungboto Bidik Sanitasi dan Gizi

27 Mei 2026 - 12:23 WIB

Rahasia Bontotangnga Capai Partisipasi Posyandu Seratus Persen

22 Mei 2026 - 18:28 WIB

Dokter Spesialis Turun ke Desa, RS Tidak Lagi Menara Gading

18 Mei 2026 - 21:12 WIB

Birokrasi Rumit Lumpuhkan Harapan Petani Miskin Desa Jontor

17 Mei 2026 - 21:52 WIB

Nagari Sehat: Target Eliminasi TBC Sumbar Hingga Tingkat Desa

13 Mei 2026 - 09:23 WIB

Skrining TBC di Balai Desa: Jemput Bola Demi Paru Sehat

8 Mei 2026 - 05:09 WIB

Trending di KESEHATAN