Jakarta [DESA MERDEKA] – Penangkapan Immanuel Ebenezer atau Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga aktivis 98, menjadi sinyal bahaya bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya memberantas korupsi.
Menurut ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, Sabtu (23/08/2025) di Jakarta menjelaskan bahwa kasus ini menunjukkan betapa sulitnya memberantas korupsi meskipun Presiden sudah berjanji akan “mengejar koruptor hingga ke Antartika.”
Alih-alih melindungi rakyat, Noel justru memeras mereka dengan menaikkan tarif sertifikat K3 secara drastis, dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Ironisnya, praktik ini melibatkan ASN hingga pejabat eselon II dan sudah dilakukan sejak bulan pertama Noel menjabat. Kasus ini semakin mengkhawatirkan karena terjadi di saat Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Digital juga sedang diselidiki terkait dugaan korupsi.
Menurut Wijayanto, korupsi di Indonesia sudah mengakar kuat, mengubah “nilai” menjadi “nilai uang” dan membuat segalanya pragmatis. Kondisi ini sangat berisiko bagi program-program besar dan berbiaya tinggi yang dicanangkan Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, dan target 3 Juta Rumah. Tanpa birokrasi yang bersih, program-program ini rentan terhadap korupsi sistemik yang dapat memicu masalah ekonomi serius seperti kredit macet.
Wijayanto menegaskan bahwa ada ribuan “Noel” lain di Indonesia yang berpotensi merusak program pemerintah. Oleh karena itu, Presiden Prabowo perlu segera melakukan bersih-bersih internal. Kasus Noel seharusnya menjadi alarm yang harus direspons dengan cepat jika tidak ingin masa depan bangsa terancam.
Penggiat Desa. Lakukan yang Perlu saja (Prioritas).
Kita Gak perlu memenangkan semua Pertempuran.
Tinggal di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.