Jayapura, Papua [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) akan segera menyalurkan Dana Desa (DD) Tahun 2025 dengan total Rp102 miliar. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh kampung.
Plt. Kepala DPMK Kabupaten Jayapura, Teben Gurik, pada Kamis lalu di Sentani, menjelaskan bahwa dana sebesar itu akan didistribusikan ke 139 kampung yang tersebar di 19 distrik. Penyaluran ini merujuk pada Permendes Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, memastikan setiap alokasi tepat sasaran.
“Dana ini akan dimanfaatkan untuk beragam program vital, termasuk ketahanan pangan, penurunan angka stunting, penguatan ekonomi kampung, serta peningkatan kapasitas aparatur kampung,” jelas Teben. Prioritas ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi isu-isu fundamental di tingkat akar rumput, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi desa.
Lebih lanjut, Teben merinci bahwa alokasi dana per kampung bervariasi, mulai dari Rp600 juta hingga Rp1,2 miliar. Besaran ini bergantung pada beberapa faktor krusial, yaitu jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis setiap kampung. Pendekatan ini memastikan pemerataan dan keadilan dalam distribusi dana, mengingat kondisi geografis Jayapura yang beragam.
Pemerintah Kabupaten Jayapura juga menjamin proses distribusi Dana Desa 2025 dilakukan secara transparan. Acuan utama dalam penyaluran adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) kampung yang telah disahkan. Hal ini penting untuk mencegah penyelewengan dan memastikan setiap rupiah digunakan sesuai peruntukannya.
Proses penyaluran akan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama dan kedua masing-masing 40 persen, sementara tahap ketiga sebesar 20 persen. Pembagian ini mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
DPMK Jayapura juga aktif memberikan pendampingan intensif kepada para kepala kampung dan bendahara. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan tertib administrasi, tepat sasaran, serta akuntabel. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan Dana Desa 2025 tidak hanya memperkuat pelayanan dasar, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan secara signifikan menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan.
“Dana Desa bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu menyentuh aspek pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat kampung secara langsung,” tutup Teben. Pernyataan ini menegaskan filosofi di balik program Dana Desa, yakni mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup warga di tingkat desa.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.