Kopdes Merah Putih: Setengah Penduduk Desa Bisa Jadi Anggota!

Perbesar

Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ia menargetkan setengah jumlah penduduk sebuah desa atau kelurahan dapat bergabung menjadi anggotanya. Langkah ini bertujuan untuk membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap koperasi sekaligus memperkuat perekonomian desa.

“Bila jumlah penduduk sebuah desa atau kelurahan mencapai 4.000 orang, minimal 2.000 di antaranya bisa direkrut menjadi anggota Kopdes Merah Putih,” ujar Budi Arie saat ditemui di Gedung Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/6/2025). Ia menambahkan, jika desa memiliki 2.000 penduduk, setidaknya 1.000 orang diharapkan menjadi pengurus.

Manfaat Bergabung dengan Kopdes Merah Putih
Bergabung sebagai anggota Kopdes Merah Putih memberikan sejumlah manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah potongan harga khusus saat berbelanja di unit usaha koperasi. Menkop Budi Arie optimistis bahwa setelah masyarakat merasakan manfaatnya, partisipasi akan meningkat secara sukarela.

“Nanti setelah lihat manfaatnya, pasti mau. Anda tidak boleh pesimistis, pasti mau,” tegasnya.

Penting untuk digarisbawahi bahwa bergabung dengan koperasi ini bersifat sukarela, sejalan dengan prinsip dasar koperasi yang mengedepankan asas gotong royong. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan kepemilikan Kopdes Merah Putih adalah kepemilikan warga, masyarakat, atau rakyat desa.

Progres dan Target Legalitas
Hingga saat ini, lebih dari 80.000 Kopdes Merah Putih telah dibentuk. Dari jumlah tersebut, 61.000 di antaranya sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Menkop Budi Arie menargetkan pada akhir Juni 2025, 100 persen Kopdes telah memiliki legalitas Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai badan hukum.

Untuk mendapatkan pendanaan, Kopdes Merah Putih harus memenuhi beberapa syarat, termasuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai, basis keanggotaan yang kuat, dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang terintegrasi.

“Ini nanti akan kita lihat beberapa hal, misalnya soal SDM-nya, bagaimana SLIK juga, lalu anggotanya. Karena saya sudah menghimbau sebisa mungkin, Koperasi Desa itu basisnya partisipasi masyarakat,” pungkas Budi Arie.