Wonosobo, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – Tiga desa di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yakni Desa Jlamprang, Kuripan, dan Margosari, kini resmi menyandang predikat “Desa Migran Emas”. Peresmian langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, pada Rabu lalu, menandai komitmen serius pemerintah dalam memajukan ekonomi lokal melalui potensi pekerja migran. Program ini menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut.
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa inisiatif Desa Migran Emas merupakan buah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di desa. Tujuannya adalah menghadirkan layanan perlindungan komprehensif bagi para pekerja migran Indonesia. Ketiga desa ini diproyeksikan menjadi model percontohan dalam pengelolaan migrasi pekerja secara aman, legal, dan memberikan dampak positif langsung pada perekonomian desa.
Berbagai layanan esensial tersedia di ketiga desa percontohan ini. Mulai dari informasi, sosialisasi, literasi keuangan, hingga pendampingan usaha. Semua layanan ini dirancang untuk meminimalkan risiko pemberangkatan pekerja migran secara ilegal. Karding juga menekankan pentingnya peran Desa Migran Emas sebagai elemen kunci dalam membangun tata kelola pekerja migran yang terstruktur, dimulai dari tingkat desa.
“Jika dikelola dengan baik, program ini akan menjadi sumber daya finansial yang besar, membawa manfaat, dan menjadi berkah bagi masyarakat,” ujar Karding di hadapan para kepala desa dan warga setempat.
Sebagai bukti keberhasilan, Karding mencontohkan Desa Bumidaya di Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Dari 2.000 penduduknya, sekitar 250 orang bekerja di Taiwan dan secara rutin mengirimkan devisa hingga Rp500 juta setiap bulan. “Ini terjadi karena adanya ekosistem migran yang dikelola secara kolektif oleh kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Model ini patut kita contoh,” tambahnya.
Menurut Karding, dana remitansi yang masuk ke desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat ekonomi lokal, bahkan mendorong pendapatan daerah jika dikelola secara optimal. Ia juga mengajak seluruh pihak, dari pemerintah daerah, aparat desa, hingga masyarakat, untuk bahu-membahu memastikan tata kelola migrasi yang aman dan sesuai prosedur. “Kita menginginkan semua pekerja yang berangkat ke luar negeri itu legal. Ini membutuhkan kerja sama dari hulu di desa hingga hilir di negara tujuan,” pungkasnya.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.