Jakarta [DESA MERDEKA] – Inovasi di Desa Panongan, Kabupaten Tangerang, patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat berkolaborasi apik dengan pemerintah desa untuk mendirikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini tak ayal menuai apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya pegiat desa yang juga Sekretaris Jenderal Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN), Iwan Sulaiman Soelasno.
Iwan secara khusus menyampaikan pujiannya kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, atas dukungannya terhadap inisiatif yang dinilai cerdas ini. Menurutnya, sinergi antara BUMDes dan program MBG merupakan terobosan yang patut dijadikan contoh bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia.
“Upaya Kemendes PDT mendorong BUMDes mempunyai unit usaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menopang program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi setinggi-tingginya. Ini harus menjadi fokus Kemendes PDT untuk mendorong BUMDes lainnya di berbagai desa di Indonesia mempunyai unit usaha SPPG seperti BUMDes di Desa Panongan,” ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/5/2025).
Lebih lanjut, pendiri desapedia.id ini tak hanya memberikan apresiasi, namun juga sejumlah masukan konstruktif untuk langkah Kemendes PDT ke depan di bawah kepemimpinan Menteri Yandri. Usulan pertama yang ia sampaikan adalah terkait target pembangunan dapur umum MBG. Iwan berharap, dari target 1.542 unit yang akan dibangun, setidaknya separuhnya atau 50 persen merupakan hasil kolaborasi dengan BUMDes. “Sehingga dari sisi anggaran akan ada efisiensi yang signifikan,” ungkapnya.
Masukan kedua yang tak kalah penting, Iwan menyoroti pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai potensi program MBG dalam mendongkrak kenaikan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN. Menurut Iwan, janji ini harus segera direalisasikan pada tahun anggaran 2026 mendatang.
“Selain kenaikan Dana Desa 2026, pembangunan unit usaha SPPG di BUMDes dapat menjadi salah satu indikator alokasi kinerja yang merupakan tambahan dana untuk Dana Desa tahun 2025. Ini adalah bentuk apresiasi karena BUMDes sudah mendukung kebijakan nasional. Saya berharap pemerintah pusat merevisi indikator alokasi kinerja Dana Desa,” usulnya dengan penuh harap.
Tak berhenti di situ, Iwan juga memberikan masukan ketiga yang berfokus pada peran BUMDes dalam ekosistem produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat desa. Ia mendorong agar BUMDes dapat bertransformasi menjadi hub atau pusat bagi berbagai produk UMKM desa yang relevan dengan kebutuhan SPPG.
“BUMDes memiliki potensi besar untuk mempromosikan dan menjual produk-produk UMKM desa yang dapat mendukung keberlangsungan SPPG. Dengan demikian, Pendapatan Asli Desa (PADes) akan meningkat, dan pada akhirnya, kesejahteraan warga desa pun akan ikut terdongkrak,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Iwan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang lebih erat antara Kemendes PDT dan Kementerian Koperasi dan UKM. Ia berharap kedua kementerian dapat duduk bersama untuk merancang rencana strategis dalam memperkuat SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terulangnya berbagai kasus keracunan dan praktik percaloan yayasan yang merugikan.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.