Optimalisasi Indeks Desa, DIY Genjot Kemandirian Kalurahan

Perbesar

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) melalui Dinas Pemberdayaan, Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK Dukcapil) DIY siap mensukseskan program Indeks Desa sebagai indikator kemandirian dan kemajuan suatu desa. - Istimewa.

Jogja [DESA MERDEKA] – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK Dukcapil) DIY, sedang tancap gas mempersiapkan program Indeks Desa. Program ini jadi tolok ukur krusial untuk mengukur tingkat kemandirian dan kemajuan setiap kalurahan di DIY. Tujuannya jelas, mewujudkan visi Gubernur DIY agar seluruh kalurahan mencapai status mandiri pada tahun 2027.

Kualitas Data, Kunci Utama Pembangunan Berbasis Data

Menurut Murtodo SH, Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat DIY Kementerian Desa, data valid adalah pondasi utama kesuksesan program ini. Setiap kalurahan wajib mengisi kuesioner yang mencakup enam indikator vital: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. “Pengalaman kami menunjukkan, pengisian kuesioner butuh waktu 5-6 jam per kalurahan, asalkan sumber data sudah lengkap,” terang Murtodo.

Proses pendataan dibagi tiga tahap: perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tahap pelaksanaan melibatkan sosialisasi, pembentukan tim pendataan kalurahan lewat musyawarah desa, hingga penginputan data kuesioner. Murtodo menambahkan, pada tahap pemantauan, pihaknya memastikan data yang masuk bisa jadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya.

Target Mandiri 2027: Hanya 17 Kalurahan Belum Optimal

Suedy, S.Sos., MPA, Kabid Pemajuan Pembangunan Kalurahan & Kelurahan Dinas PMK Dukcapil DIY, optimistis target kalurahan mandiri 2027 bisa tercapai. “Saat ini, dari 355 kalurahan, 17 di antaranya masih dalam tahap maju menuju mandiri,” jelas Suedy. Ia juga menekankan bahwa data berkualitas sangat vital untuk perencanaan pembangunan kalurahan. “Indeks Desa ini menjadi acuan utama. Perencanaan berbasis data akan mengurangi intervensi politik,” tegasnya.

Tahun ini, Pemda DIY juga berencana menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pendampingan. Harapannya, kualitas data dapat meningkat sesuai metode statistik yang akurat. Targetnya, pengumpulan dan tabulasi data tuntas pada Juni 2025. “Kami berharap tim di tingkat kalurahan dapat mengisi data dengan tepat waktu dan mutu, agar data ini dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Suedy. Program Indeks Desa ini bukan sekadar angka, tapi cerminan nyata kemajuan dan kemandirian kalurahan di DIY.