Sunyi di Pesisir Sugi: Ketika Trauma Mengalahkan Suara
Bagi masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil, alam bukanlah komoditas yang dinilai dengan angka keekonomian di atas kertas. Alam adalah perpanjangan dari urat nadi dan piring nasi. Namun, di Desa Sugi, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, benteng alam itu sempat koyak oleh gurita mafia tanah. Kini, setelah riuh demonstrasi mereda dan palu hakim telah diketuk, desa itu diselimuti kesunyian yang janggal: sebuah sikap apatis yang lahir dari kelelahan sosial yang teramat ekstrem.
Masyarakat luar mungkin melihat ketenangan Desa Sugi saat ini sebagai tanda pemulihan. Namun bagi mereka yang menyelami kondisi grassroots, keheningan ini adalah bentuk pertahanan diri (coping mechanism) dari sebuah komunitas yang energinya telah terkuras habis oleh pengkhianatan berlapis dan ruwetnya birokrasi.
Pukulan Pertama: Ketika Benteng Hidup Dikapling Orang Luar
Eskalasi konflik yang terjadi sepanjang awal tahun 2025 adalah fase yang sangat traumatis bagi warga Sugi. Bayangkan saja, ruang hidup seluas puluhan hektare yang saban hari menjadi tempat para nelayan tradisional mencari ketam, memungut siput, dan menambatkan sampan saat badai berkecamuk, tiba-tiba berpindah kepemilikan secara gaib.
Rentetan datanya berbicara dengan gamblang mengenai kegentingan fase tersebut. 27 Januari 2025, ratusan warga yang didominasi nelayan tradisional terpaksa menghentikan aktivitas melaut demi menggeruduk Kantor Desa Sugi. Mereka menuntut transparansi atas pengalihan lahan bakau yang sepihak. Februari 2025, warga ditarik ke dalam pusaran birokrasi yang melelahkan. Dimulai dari kunjungan Wakil Ketua III DPRD Kepri H. Bahktiar pada 2 Februari, hingga pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi di DPRD Karimun pada 5 Februari. Waktu, tenaga, dan ongkos transportasi antarpulau yang tidak murah habis digelontorkan warga hanya untuk menyuarakan penolakan.
Kelelahan psikologis warga kian menebal saat mantan Kepala Desa, Mawasi, melalui kuasa hukumnya pada 28 Februari 2025, justru melempar ancaman balik untuk melaporkan warga yang vokal ke polisi dengan tuduhan ujaran kebencian. Ketakutan akan kriminalisasi mulai membayangi keseharian di warung-warung kopi desa.
Pengkhianatan di Level Tertinggi
Ketika kasus ini akhirnya bergulir ke ranah hukum dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada 16 April 2026, tabir gelap yang terbuka justru menyisakan luka menganga di internal sosial desa. Ada fakta-fakta persidangan yang begitu menyakitkan bagi moralitas warga:
Runtuhnya Kepercayaan Publik: Terdakwa yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara bukan hanya mantan Kades Mawasi, melainkan juga Juniman, yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Masyarakat. Seseorang yang seharusnya menjadi representasi dan pelindung aspirasi warga justru menjadi aktor intelektual di balik pemalsuan 45 surat sporadik fiktif tersebut.
Penyelundupan Nama Asing: Di dalam persidangan terungkap bahwa sebagian besar nama di dalam 45 dokumen sporadik tersebut bukanlah penduduk asli Desa Sugi. Lahan negara dikapling secara sepihak demi meraup ganti rugi ratusan juta rupiah per nama dari pihak investor pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), PT Gurin Energy/PT Vanda Energy Indonesia-mulai dari klaim senilai Rp333 juta hingga Rp387 juta per surat.
Double-Trauma Administrasi: Rekam jejak digital menunjukkan ini bukan pertama kalinya warga Sugi ditipu oleh sistem administrasi desa. Pada Desember 2021, figur kepemimpinan yang sama juga sempat memicu gejolak warga akibat skandal pungutan liar pada pengurusan dokumen Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dua kali dikelabui dalam urusan tanah dalam kurun waktu empat tahun menciptakan social distrust yang sangat akut.
Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga, Ditonton Birokrasi
Keruwetan di Desa Sugi tidak berhenti di batas hutan mangrove. Saat sengketa lahan masih menyisakan trauma, warga harus menelan pil pahit dari sektor pemenuhan kebutuhan dasar. Proyek pembangunan sarana air bersih yang didanai menggunakan Dana Desa Anggaran 2024 senilai ratusan juta rupiah berujung mangkrak total.
Bak penampungan raksasa dan jaringan pipa kini hanya menjadi monumen mati di sudut desa; airnya tidak pernah mengalir ke rumah-rumah warga dengan dalih klasik “masalah debit air”. Alih-alih memberikan solusi teknis yang cepat, intervensi dari luar justru menambah kerumitan baru ketika elit DPRD mendesak agar tata kelola air diserahkan kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih-sebuah lembaga baru bentukan program dari Jakarta yang belum dipahami urgensinya oleh masyarakat setempat.
Di sisi lain, roda pemerintahan desa saat ini berada di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Kepala Desa, Mahpud, S.AP., yang dilantik sejak Juli 2026. Alih-alih membawa gebrakan radikal untuk menyembuhkan luka sosial dan menyelesaikan problem air bersih, agenda Pemdes saat ini cenderung terjebak pada rutinitas birokrasi normatif dan seremonial.
Alasan di Balik Sikap Apatis
Maka, sangatlah tidak adil jika kita mencap sikap diam warga Desa Sugi saat ini sebagai bentuk ketidakpedulian. Berdasarkan analisis data struktural, apatisme mereka adalah pilihan rasional karena urgensi Perut vs Administrasi! Ketergantungan ekonomi warga terhadap sektor perikanan tangkap tradisional mencapai 70-80%. Setiap hari yang dihabiskan untuk meributkan birokrasi berarti satu hari kehilangan pendapatan di laut. Ketika urusan dapur dan air bersih saja belum beres, opsi-opsi besar dari pihak luar seperti pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) baru atau pengajuan skema Perhutanan Sosial terasa terlalu mengawang-awang.
Mekanisme Pertahanan Sosial: Setelah dihantam konflik horizontal akibat pencatutan nama orang luar dan pengkhianatan tokoh desa, memilih berjalan apa adanya (as usual) adalah cara warga mendinginkan tensi sosial demi menjaga kerukunan antartetangga yang tersisa.
Mengunci Masa Depan Lewat RZWP3K
Meskipun 45 surat sporadik fiktif tersebut kini telah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan dan lahannya kembali murni menjadi Hutan Negara, Desa Sugi tidak boleh dibiarkan tanpa proteksi jangka panjang. Cara terbaik untuk menghargai kelelahan warga dan memastikan bom waktu serupa tidak meledak di masa depan adalah dengan mengunci status koordinat pesisir Desa Sugi ke dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Riau.
Dengan memasukkan kawasan ini ke dalam Perda RZWP3K sebagai Zona Lindung Mangrove dan Perikanan Tangkap Tradisional, negara secara permanen menutup celah bagi siapa pun kepala desa di masa depan untuk menerbitkan dokumen pengalihan lahan secara sepihak. Sistem perizinan investasi secara otomatis akan menolak setiap aktivitas industri di sana.
Biarkan alam Desa Sugi memulihkan mangrovenya secara biologis, dan biarkan waktu memulihkan hubungan sosial warganya secara organik dari dalam. Tugas pemerintah daerah sekarang adalah memberikan payung hukum tertinggi di lembaran negara, agar nelayan Sugi bisa terus melaut dengan tenang tanpa cemas ruang hidup mereka digerogoti kembali dalam senyap.
Redaksi Desa Merdeka
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.