Sukoharjo, Jawa Tengah [DESA MERDEKA] – 18 Juli 2025 – Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah maju dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dengan beralih dari pendekatan Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID) yang lebih komprehensif. Diskusi strategis mengenai transformasi ini berlangsung di tingkat kabupaten, dihadiri oleh para pemangku kebijakan penting guna memastikan implementasi yang efektif.
Rapat koordinasi dan diskusi ini, meskipun informal, sangat substansial. Hadir dalam kesempatan tersebut Mariyadi, Kepala Bidang Kerja Sama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo yang mewakili Kepala Dinas, serta Rudiyanto, Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sukoharjo. Sebelumnya, pertemuan serupa juga telah dilakukan dengan Sekretaris Desa se-Kecamatan Gatak terkait pra-desk penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran 2025.
Transformasi Indeks: Dari Tiga Menjadi Enam Dimensi
Diskusi diawali dengan refleksi terhadap IDM, yang selama ini menjadi basis kebijakan pembangunan desa. IDM sendiri terdiri dari tiga dimensi: sosial, ekonomi, dan ekologi (lingkungan). Meskipun memberikan gambaran awal, ketiga dimensi ini dirasa belum mampu menangkap kompleksitas pembangunan desa secara menyeluruh.
Oleh karena itu, dibahas mengenai transformasi menuju Indeks Desa (ID) yang dikembangkan dengan pendekatan lebih utuh, meliputi enam dimensi utama:
Layanan Dasar: Mencakup pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih.
Ekonomi: Meliputi pendapatan, produktivitas, dan akses pasar.
Sosial: Menyangkut partisipasi dan ketahanan sosial.
Lingkungan: Terkait pengelolaan sumber daya alam dan risiko bencana.
Tata Kelola Pemerintahan: Meliputi administrasi, transparansi, dan pelayanan publik.
Aksesibilitas: Mencakup akses ke transportasi, jaringan komunikasi, dan layanan dasar.
Transformasi ini mencerminkan upaya serius untuk menghadirkan data yang lebih representatif terhadap realitas desa. Dengan adanya enam dimensi ini, pengukuran kondisi dan capaian pembangunan desa akan lebih tajam, detail, dan mampu menjadi basis rekomendasi kebijakan lintas sektor.
Sinkronisasi Data ID dengan Perencanaan Anggaran
Sesi diskusi kemudian berlanjut pada bagaimana rekomendasi dari hasil pengukuran Indeks Desa dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat kabupaten maupun di level desa.
Beberapa poin penting yang mengemuka dalam diskusi antara lain:
Rekomendasi hasil ID harus terintegrasi dalam siklus perencanaan, mulai dari tingkat pusat (RPJMN), provinsi dan kabupaten (RPJMD), hingga desa (RPJMDes).
Diperlukan sinkronisasi antara hasil ID dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Desa didorong untuk mengintegrasikan hasil ID ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), agar arah pembangunan benar-benar berbasis data dan menjawab persoalan riil.
Pemerintah Kabupaten, melalui Bapperida dan Dinas PMD, perlu melakukan asistensi dan fasilitasi terhadap desa-desa untuk memahami dan menggunakan ID sebagai alat perencanaan.
Peran strategis Sekretariat Daerah (Sekda) dalam mengoordinasikan lintas OPD agar rekomendasi ID ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Disepakati bahwa hasil dari ID tidak boleh hanya menjadi data statis, melainkan harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan program nyata. Oleh sebab itu, kolaborasi antarperangkat daerah menjadi keharusan agar setiap rekomendasi yang muncul dapat didekati secara tepat, efektif, dan berdampak langsung pada masyarakat desa.
Komitmen Bersama untuk Pembangunan Berbasis Data
Sebagai tindak lanjut dari diskusi tersebut, disusun rencana awal agar setiap OPD memiliki daftar rekomendasi hasil ID yang relevan dengan kewenangannya. Rekomendasi ini akan diintegrasikan ke dalam Renstra OPD dan RKPD Kabupaten. DPMD akan memfasilitasi penyelarasan RPJMDes dan RKPDes agar mengacu pada hasil ID terbaru. Bapperida akan mengarahkan pembangunan kabupaten berdasarkan peta kondisi desa dari ID, dan Sekda akan memimpin proses integrasi lintas OPD.
Di akhir diskusi, semua pihak berkomitmen untuk menjadikan ID sebagai alat navigasi pembangunan desa. Mereka memastikan hasil ID tidak berhenti sebagai laporan, melainkan diolah menjadi rekomendasi dan program. Semua pihak juga akan mendorong desa untuk membangun kapasitas dalam memahami dan menggunakan data ID dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta mengawal berkelanjutan agar transformasi IDM ke ID menjadi bagian dari transformasi kelembagaan desa yang lebih luas.
Diskusi ini menjadi fondasi penting bagi Kabupaten Sukoharjo menuju tata kelola pembangunan desa yang lebih terencana, terukur, dan kolaboratif. Dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, pembangunan desa ke depan diharapkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah kebijakan nasional maupun daerah.
Disusun oleh:
Panudi
Tenaga Ahli Kabupaten Sukoharjo
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.