Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

IPTEK · 19 Nov 2026 19:02 WIB ·

Ribuan Situs Web Desa Mangkrak, Benarkah Desa Cerdas Gagal?


					Ribuan Situs Web Desa Mangkrak, Benarkah Desa Cerdas Gagal? Perbesar

[DESA MERDEKA] – Di sebuah kantor balai desa di wilayah terpencil, sebuah komputer baru berdiri tegak di sudut ruangan. Layarnya berkedip pelan. Di dalamnya terpasang sistem informasi desa berbasis web yang dibangun menggunakan anggaran negara. Namun, jaringan internet di wilayah itu timbul tenggelam seperti sinyal radio tua. Situs web itu pun tak pernah diperbarui sejak hari peluncurannya. Ia menjadi monumen digital yang sunyi.

Potret semacam ini bukan cerita rekaan. Laporan kebijakan terbaru dari Populi Center memotret kenyataan pahit di balik ambisi besar program Desa Cerdas (Smart Village). Meski Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 55 Tahun 2024 menargetkan puluhan ribu desa bertransformasi menjadi desa digital, implementasinya di lapangan justru tersandung masalah paling mendasar. Ketimpangan jaringan internet antarwilayah, rendahnya literasi digital warga, hingga menjamurnya situs web desa yang mangkrak menjadi bukti nyata bahwa cetak biru dari pusat sering kali gagap membaca realitas akar rumput.

Data pemerintah mengonfirmasi jurang ketimpangan tersebut. Catatan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menunjukkan bahwa hingga tahun 2026, masih terdapat 3.029 desa di Indonesia yang berstatus blank spot atau sama sekali belum tersentuh sinyal internet.

Padahal, regulasi Desa Cerdas mensyaratkan ketersediaan listrik dan jaringan minimal 3G atau 4G sebagai prasyarat utama. Memaksakan pembangunan aplikasi pada wilayah yang bahkan belum memiliki akses sinyal stabil sama halnya dengan membangun jembatan megah di atas sungai yang sudah lama mengering.

Jebakan Penyeragaman dan Bias Perkotaan
Kekeliruan paling mendasar dalam tata kelola digitalisasi pedesaan berakar pada cara pandang yang menyamakan kata “digital” dengan “internet”. Secara teknis, sistem pencatatan kependudukan atau kasir komputer yang bekerja secara luring (offline) sudah tergolong digital. Namun, kebijakan publik kerap meminjam definisi kota cerdas (Smart City) yang diperkecil skalanya, lalu menempelkannya secara seragam pada lebih dari 75 ribu desa di Indonesia.

Pendekatan satu ukuran untuk semua (one-size-fits-all) ini melahirkan bias perkotaan yang akut. Indonesia membentang dari desa peri-urban di pinggiran metropolitan yang membutuhkan layanan surat daring, hingga desa pedalaman hutan Kalimantan dan kepulauan terluar yang jauh lebih mendesak membutuhkan kepastian rantai pasok logistik serta listrik mandiri.

Ketika negara menetapkan kepemilikan aplikasi dan koneksi internet sebagai standar tunggal “kecerdasan”, desa-desa dengan sistem irigasi adat yang presisi atau lumbung pangan komunal yang tangguh seolah dicap tertinggal. Lebih jauh lagi, kebijakan ini terjebak dalam mentalitas silo antar-kementerian. Perangkat desa di lapangan akhirnya kelelahan menjadi sekadar operator pengisi data bagi belasan aplikasi kementerian yang tidak saling terhubung, sementara masalah ekonomi riil warga tetap tak tersentuh.

Kecerdasan Empirik Tanpa Bergantung Sinyal
Ironisnya, jauh sebelum istilah Smart Village didengungkan, banyak desa di Indonesia telah mempraktikkan inovasi cerdas tanpa bergantung pada menara pemancar seluler. Mereka membuktikan bahwa teknologi sejati adalah alat yang mampu memecahkan masalah konkret warga dengan sumber daya lokal.

Lihatlah Dusun Bondan di Desa Ujungalang, Cilacap. Terisolasi di kawasan laguna Segara Anakan tanpa aliran listrik negara, warga merakit pembangkit listrik hibrida tenaga surya dan kincir angin. Tanpa bantuan internet, energi mandiri itu menerangi rumah-rumah penduduk sekaligus menggerakkan mesin desalinasi untuk mengubah air payau menjadi air tawar layak minum.

Bergeser ke pedalaman hutan Kutai Timur, Kalimantan Timur, warga Desa Tepian Terap memanfaatkan mata air Jiwata di atas bukit untuk memutar turbin pembangkit listrik swadaya. Mereka mengatur tata kelola tarif secara mandiri lewat musyawarah desa. Warga cukup membayar iuran sekitar Rp100.000 per ampere setiap bulan-angka yang jauh lebih murah ketimbang biaya bahan bakar genset solar yang mencapai Rp1 juta-sementara keluarga kurang mampu mendapatkan subsidi gratis penuh.

Di sektor ekonomi sirkular dan produksi, kecerdasan lokal tampil tak kalah memukau:

1️⃣ Desa Panggungharjo, Bantul. Melalui BUMDes Panggung Lestari, warga mengumpulkan limbah minyak jelantah rumah tangga dan mengolahnya menjadi bahan bakar biodiesel bernilai jual tinggi.
2️⃣ Desa Mlatiharjo, Demak. Petani setempat merakit mesin pengering gabah berbahan bakar limbah sekam padi untuk menyelamatkan kualitas panen saat musim hujan tiba.
3️⃣ Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Inovator lokal di Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) mengolah sampah plastik menjadi paving block menggunakan bahan bakar minyak jelantah, sekaligus menciptakan alat perontok kakao mekanis tanpa listrik.
4️⃣ Desa Adat Wae Rebo, Manggarai. Ketiadaan sinyal telekomunikasi di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut justru dikelola melalui hukum adat menjadi ekowisata detoks digital yang mendunia.

Desa-desa ini tidak memulai langkahnya dengan menyewa vendor pembuat situs web. Mereka memulai dengan memetakan masalah warga, lalu merakit solusi menggunakan teknologi tepat guna yang bisa dirawat oleh tangan mereka sendiri.

Ramalan Para Ilmuwan yang Terbukti Nyata
Fenomena ketidakcocokan (mismatch) antara ambisi teknologi dari pusat dan kesiapan desa sesungguhnya bukan hal baru. Para ilmuwan sosial dan pakar teknologi pembangunan telah lama meramalkan kegagalan proyek semacam ini melalui empat kerangka teori utama.

Pertama adalah teori Design-Reality Gap yang dicetuskan oleh Richard Heeks pada tahun 2002. Setelah meneliti ribuan proyek digitalisasi pemerintahan di negara berkembang, profesor asal Inggris ini menyimpulkan bahwa kegagalan terjadi akibat lebarnya jurang antara asumsi perancang sistem dan realitas lapangan. Perancang di ibu kota membayangkan listrik menyala 24 jam, sinyal kencang, serta ketersediaan anggaran pemeliharaan admin. Ketika sistem itu diturunkan ke desa yang masih bergulat dengan pemadaman listrik dan ketiadaan tenaga teknis, sistem tersebut otomatis runtuh.

Kedua adalah Hukum Amplifikasi yang dirumuskan oleh Kentaro Toyama dalam bukunya Geek Heresy (2015). Mantan peneliti Microsoft yang bertahun-tahun meneliti teknologi pedesaan di India dan Afrika ini menegaskan bahwa teknologi hanyalah penguat (amplifier) dari niat dan kapasitas manusia yang sudah ada, bukan pengganti atas kekurangan tersebut. Jika tata kelola desa sudah transparan dan warganya melek data, internet akan melipatgandakan kemajuan ekonomi. Sebaliknya, jika kapasitas kelembagaan masih rapuh, menyuntikkan aplikasi canggih hanya akan memperbesar pemborosan anggaran dan ketergantungan pada pihak luar.

Ketiga, antropolog dan ilmuwan politik James C. Scott melalui karya klasiknya Seeing Like a State (1998) mengkritik ideologi High Modernism. Negara memiliki kecenderungan menyederhanakan dan menyeragamkan realitas lokal yang kompleks agar mudah diukur secara statistik dari pusat. Proses penyeragaman ini sering kali menggilas pengetahuan praktis dan kearifan lokal warga yang telah teruji lintas generasi.

Keempat, ekonom E.F. Schumacher dalam buku Small is Beautiful (1973) jauh-jauh hari memperingatkan bahaya memaksakan teknologi padat modal dan rumit ke wilayah pedesaan. Menurutnya, desa membutuhkan teknologi menengah (appropriate technology) yang murah, mudah diperbaiki oleh bengkel warga setempat, dan selaras dengan ekosistem alamnya.

Mengembalikan Makna Kecerdasan Desa
Kajian Populi Center dan deretan teori ilmiah di atas bermuara pada satu kesimpulan tegas: internet hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir. Memaksakan internet dan aplikasi sebagai wajah tunggal Desa Cerdas adalah bentuk determinisme teknologi yang keliru.

Desa yang cerdas bukanlah desa yang memiliki situs web paling gemerlap di layar peramban namun kosong melompong dalam pelayanan. Desa yang cerdas adalah desa yang berdaulat menentukan prioritas masalahnya sendiri – entah itu melalui server intranet lokal tanpa kuota di wilayah blank spot, turbin mikrohidro di kaki gunung, lumbung pangan adat, maupun pemasaran digital bagi desa yang infrastrukturnya memang telah matang. Tanpa mengubah cara pandang dari sekadar membangun proyek digital menjadi membangun kapasitas manusia, ribuan situs web desa akan terus lahir hanya untuk mati suri.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 6 kali

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Rahasia Keamanan Pilkades Digital: Sukses e-Voting Tanpa Internet

18 November 2026 - 20:02 WIB

Mesin Pompa Air Jadi Truk Monster: Jeniusnya Bengkel Desa!

17 November 2026 - 11:28 WIB

Optimasi Data APBN: Menanti Lonjakan Digital di Sektor Desa

31 Oktober 2026 - 17:36 WIB

Kritik Pelatihan AI Desa: Mengubah Corong Menjadi Saringan

29 September 2026 - 00:40 WIB

Proyek Internet Desa: Ladang Cuan Vendor, Perangkat Cepat Modar

9 Agustus 2026 - 14:55 WIB

Tinggalkan Semaian Alami Petani Solok Uji Tanam Instan

29 Juli 2026 - 15:13 WIB

Trending di IPTEK