Jakarta [DESA MERDEKA] – Garis di atas peta bukan sekadar coretan tinta. Bagi puluhan ribu kepala desa di Indonesia, garis itu adalah harga diri, pembagi jatah anggaran, dan batas suci warisan leluhur.
Sayangnya, urusan garis ini sedang karut-marut.
Data Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) menunjukkan fakta mengejutkan. Capaian penegasan batas desa secara nasional baru menyentuh 16,77 persen. Artinya, dari 75.266 desa di seantero negeri, baru 12.622 desa yang batas wilayahnya sah secara hukum.
Lalu, bagaimana nasib sisanya?
Lebih dari 62.000 desa di Indonesia saat ini hidup dalam ruang hampa kepastian hukum batas wilayah. Kondisi idle alias mangkrak ini memicu bom waktu yang siap meledak kapan saja.
Jeratan Sejarah Desa Kuno
Jika ditelisik lebih dalam, problem tapal batas yang mandek berlarut-larut ini mendominasi lingkup desa-desa tua atau kuno eksisting. Wilayah eks-kerajaan seperti Muna, Buton, Donggala, hingga pedalaman Jawa-DIY adalah episentrumnya.
Desa tua punya ingatan kolektif yang kuat. Batas wilayah mereka berbasis hukum adat. Acuannya pohon besar, alur sungai, atau bukit suci.
Konflik pecah saat negara datang menyodorkan batas administratif modern. Garis lurus digital tiba-tiba memotong ladang warga atau situs sakral. Akibatnya, mediasi horizontal buntu lintas generasi. Berbeda cerita dengan desa baru hasil pemekaran era otonomi daerah. Masalah mereka murni administratif: bagi-bagi aset atau porsi Dana Desa. Sengketa desa baru lebih mudah diurai karena minim beban sejarah.
Pemicu eskalasi konflik desa tua biasanya seragam: munculnya nilai ekonomi baru. Hutan adat yang tadinya sunyi tiba-tiba dilewati proyek strategis nasional, dilirik korporasi sawit, atau menyimpan cadangan nikel. Saat uang miliaran rupiah mulai mendekat, klaim batas desa langsung menegang.

ILASPP: Penyelamat yang Terbatas
Menghadapi benang kusut ini, Kemendagri tidak tinggal diam. Mereka meluncurkan senjata baru bertajuk Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP). Ini adalah mega-proyek kolaboratif lintas kementerian dengan sokongan dana dari Bank Dunia.
Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Lusje Anneke Tabalujan, menegaskan bahwa kepastian batas adalah basis mutlak perencanaan pembangunan. Tanpa itu, pembangunan desa ibarat membangun rumah di atas pasir.
Teknologi yang dibawa ILASPP tidak main-main. Badan Informasi Geospasial (BIG) digandeng untuk menyediakan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala super-detail 1:5.000. Jika peta itu belum ada, mereka mengerahkan Citra Tegak Resolusi Tinggi (CTRT) dengan ketelitian spasial hingga empat meter.
Secara teknis, ILASPP adalah obat instan yang mujarab. Ia mampu menyatukan peta-peta tematik kementerian yang selama ini saling tumpang tindih. Izin tambang, kawasan hutan, dan sertifikat tanah kini dipaksa melebur dalam satu basis data geospasial yang presisi.
Namun, jangan salah sangka. ILASPP bukanlah solusi sapujagad.
Peta secanggih apa pun tidak akan bisa memaksa dua kelompok warga yang sedang bersitegang untuk saling bersepakat. Ketika ego historis dan hak ulayat terusik, resolusi tinggi dari satelit akan membentur dinding keras penolakan sosial.
Selain itu, ILASPP punya keterbatasan wilayah operasi. Sebagai proyek rintisan, ia baru menyasar daerah-daerah tertentu. Di Sulawesi Tenggara misalnya, dari total 1.908 desa, baru 82 desa yang batasnya kelar (sekitar 4,30%). Melalui ILASPP, pemerintah baru bisa mendorong akselerasi di 81 desa Muna Barat dan 67 desa di Buton Tengah. Jalurnya masih sangat panjang.
Melirik Taktik “Tangkap Tiga” Hindia Belanda
Ketika teknologi digital mentok pada sengketa desa tua yang idle, sejarah sebenarnya menawarkan jalan keluar yang tak terduga. Kita bisa menengok arsip kolonial Hindia Belanda.
Bukan prasasti Majapahit atau Mataram kuno yang bahasanya puitis dan batas alamnya sudah lenyap. Arsip dinas Hindia Belanda jauh lebih relevan secara hukum tata negara modern.
Pasca-tahun 1870, pemerintah kolonial menerapkan sistem pelaporan bertingkat yang ketat atau dikenal sebagai pelaporan “tangkap tiga”. Dari level Dorp (desa), naik ke District (kecamatan), hingga bermuara di Batavia. Melalui Topografische Dienst (Badan Pemetaan Militer Belanda), mereka menggambar peta topografi dengan patok fisik berangka tahun yang sangat presisi pada zamannya.
Hebatnya, dokumen kuno ini sah di mata hukum Indonesia. Permendagri tentang Penegasan Batas Wilayah membolehkan penggunaan dokumen historis sebagai referensi utama saat terjadi kekosongan hukum boundaries.
Dalam sejarah peradilan Indonesia, taktik ini terbukti ampuh. Tengok saja sengketa legendaris perebutan wilayah adat (petuanan) antara Negeri Urimessing dan Negeri Amahusu di Kota Ambon. Konflik horizontal bertahun-tahun itu akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung menggunakan Peta Ambon en Omstreken 1924 dan Register Dati 1814 buatan kolonial. Klaim lisan yang penuh emosi langsung rontok di hadapan akurasi arsip sejarah.
Tentu saja, mengawinkan arsip Belanda dengan sistem ILASPP modern punya tantangan tersendiri. Sistem proyeksi peta kuno (seperti Batavia Datum) harus dikalibrasi ulang oleh ahli geospasial agar klop dengan sistem koordinat modern WGS 84 yang kita gunakan sekarang. Sungai yang dulu menjadi batas juga banyak yang sudah berubah alur atau berubah menjadi perumahan.
Kombinasi Dua Dunia
Kunci sukses penataan wilayah administrasi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu sisi. Bahasa birokrasi dalam rilis-rilis pemerintah sering kali “bisu” dan enggan menyebut realitas konflik lahan adat demi keamanan investasi. Namun, realitas lapangan tidak bisa ditutupi dengan persentase angka di atas kertas.
Teknologi geospasial ILASPP dari Kemendagri adalah pondasi masa depan yang luar biasa. Tetapi, untuk menyembuhkan puluhan ribu desa kuno yang masih sakit karena sengketa batas, teknologi tersebut harus berjalan beriringan dengan pendekatan antropologi budaya, mediasi sosial, serta pemanfaatan arsip sejarah sebagai jangkar pembuktian yang netral.
Hanya dengan cara itulah, garis di atas peta tidak lagi menjadi sumbu ledak konflik, melainkan menjadi dasar kesejahteraan masyarakat desa.



















Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.