Mencari Gubernur Jawa Barat yang Berani Membela Sektor Pertanian

Opini [DESA MERDEKA] – Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat

Jawa Barat memang beda. Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di republik ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan provinsi lain. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu wilayah yang layak menyandang atribut sebagai lumbung pangan nasional. Betapa tidak? Sekitar 18% produksi padi nasional disumbang oleh Provinsi Jawa Barat.

Tahun depan, bangsa ini akan menggelar pesta demokrasi. Masyarakat di Jawa Barat pun akan memilih gubernur periode 2024–2029. Persiapan ke arah itu kini tengah dilakukan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur jadwal pemungutan suara. Beberapa calon tampak sudah menampakkan diri; ada yang sudah terang-terangan, ada pula yang masih malu-malu. Biasa, inilah politik yang penuh dengan intrik.

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya di Jawa Barat, sangat dibutuhkan kecermatan khusus bagi mereka yang akan menggunakan hak pilihnya. Kita tentu tidak ingin lagi memilih kepala daerah seperti “membeli kucing dalam karung”. Kita butuh sosok gubernur yang mengerti dan memahami dengan baik apa yang selama ini menjadi kebutuhan (need) dan keinginan (will) rakyat Jawa Barat.

Urgensi Pemimpin yang Paham Politik Pangan
Sebagai salah satu provinsi lumbung pangan nasional, gubernur Jawa Barat haruslah sosok yang berani membela dan melindungi pertanian. Pemimpin yang akan menjadi orang nomor satu di Jawa Barat mestilah memahami bagaimana politik pertanian atau politik pangan diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Sosok seperti ini penting karena ia dijamin tidak akan meminggirkan sektor pertanian dalam penyusunan kebijakan pembangunannya. Ia tidak akan sesuka hati mengurangi ruang pertanian hanya untuk menggantinya dengan kawasan industri ataupun permukiman. Ia akan berkomitmen menjaga dan melestarikan sektor pertanian.

Budaya masyarakat Jawa Barat memang terkait erat dengan budaya pertanian. Sebagian besar warga berkiprah di dunia pertanian dalam arti luas, mulai dari aspek hulu hingga ke hilir—baik di sisi produksi, pemasaran, distribusi, maupun konsumsi. Itu sebabnya, dalam memilih gubernur mendatang, jangan sampai terpilih sosok yang sama sekali tidak memahami pertanian, apalagi yang hobi “menggadaikan” sektor ini demi kepentingan sesaat.

Ancaman Nyata di Depan Mata
Kondisi ketahanan pangan Jawa Barat saat ini, khususnya jika dilihat dari produksi beras nasional, betul-betul merisaukan. Dalam tiga tahun terakhir, produksi beras Jawa Barat telah tersalip oleh Jawa Tengah dan semakin jauh tertinggal dibandingkan Jawa Timur. Kini, Jawa Barat hanya menempati peringkat ketiga di tingkat nasional.

Kita perlu bertanya: Mengapa produksi padi Jawa Barat melorot? Ada apa sebetulnya dengan tata kelola pembangunan pertanian di sini? Benarkah kemunduran ini dikarenakan gubernurnya kurang memahami pertanian, atau ada hal lain yang lebih krusial?

Jujur harus kita akui, ruang pertanian di Jawa Barat berdasarkan revisi RTRW di 27 kabupaten/kota terlihat semakin berkurang. Alih fungsi lahan pertanian produktif ke non-pertanian berlangsung relatif cepat. Sawah dan ladang berubah menjadi perumahan atau kawasan industri sudah menjadi pemandangan biasa.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah terjadinya alih kepemilikan lahan dari petani ke kelompok tuan tanah. Mereka membeli lahan sawah bukan untuk digarap, melainkan sebagai alat investasi atau bahkan modus pencucian uang. Suasana ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pertanian adalah sumber kehidupan masyarakat dan penopang utama pertumbuhan ekonomi bangsa.

Harapan untuk Pemimpin Mendatang
Agar pertanian tidak semakin terpinggirkan, Jawa Barat butuh sosok gubernur yang betul-betul mencintai pertanian dan berani berjuang habis-habisan untuk melindungi petani. Siapa pun sosoknya, selama ia memiliki kecintaan mendalam terhadap sektor ini, maka ia layak dipilih.

Kita berharap sosok tersebut muncul dalam Pilkada 2024 mendatang. Terlepas dari latar belakangnya, jika ia mampu menawarkan gagasan untuk menjadikan petani sebagai “juragan di negerinya sendiri”, maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendukungnya.

Gubernur Jawa Barat lima tahun ke depan haruslah seorang politisi yang mampu mencermati pokok masalah pangan. Ia tidak akan mengobral lahan produktif dan tidak akan menjadi “penjual” sawah. Sebagai pemimpin daerah lumbung padi, ia harus berada di garda terdepan untuk melestarikan lahan yang tersisa dan memperjuangkan alokasi APBD yang layak bagi sektor pertanian.