Menu ✖

Mode Gelap
Siasat Desa Paenre Lompoe Merajut Prioritas di Tengah Badai Efisiensi APBDes 2027: Strategi Desa Batang Kejar Target Desa Zero Stunting Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa

KOPERASI DESA · 27 Jun 2025 17:02 WIB ·

Koperasi Desa Halmahera Selatan: Merajut Ekonomi Lokal


					Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan, M. Zaki Abdul Wahab Perbesar

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan, M. Zaki Abdul Wahab

Halmahera Selatan [DESA MERDEKA] – Sebanyak 55 dari total 206 desa di Halmahera Selatan kini telah memiliki koperasi Merah Putih dengan legalitas resmi. Koperasi-koperasi ini telah mengantongi akta notaris dan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menandakan keseriusan dalam membangun ekonomi berbasis masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halmahera Selatan, M. Zaki Abdul Wahab, data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag) menunjukkan 206 desa sudah membentuk koperasi. Dari jumlah tersebut, 55 desa telah menuntaskan proses legalisasi, sementara 40 desa lainnya masih dalam tahap pengurusan. DPMD terus berupaya mendorong desa yang belum membentuk koperasi, mengingat tenggat waktu dari pemerintah pusat hingga Juli 2025. Langkah ini merupakan strategi vital untuk memperkuat peran masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal.

Di sisi lain, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu 245 desa sudah membentuk koperasi. Jika data P3MD ini menjadi acuan, maka lebih dari 82% desa di Halmahera Selatan telah memiliki koperasi Merah Putih.

“Jika merujuk data dari P3MD, sudah 245 desa yang terbentuk, dan tersisa 4 desa. Kami menargetkan seluruh 249 desa di Halmahera Selatan segera membentuk koperasi Merah Putih,” ujar Zaki, menunjukkan komitmen DPMD untuk merampungkan pembentukan koperasi di seluruh desa.

DPMD Halmahera Selatan tidak main-main dalam upaya percepatan ini. Sanksi tegas berupa penahanan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) akan diberlakukan bagi desa yang belum membentuk koperasi. Namun, bagi desa yang sudah membentuk koperasi Merah Putih dan sedang dalam proses pengurusan akta notaris, pencairan DBH sudah dapat diajukan. Kebijakan ini diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi desa-desa untuk segera meresmikan koperasi mereka, sehingga roda perekonomian lokal dapat bergerak lebih cepat dan mandiri.

Pemerintah daerah berharap, dengan rampungnya pembentukan dan legalisasi koperasi ini, ekonomi desa di Halmahera Selatan akan semakin kuat, berdaya saing, dan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh warganya.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 77 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Menatap Sengketa Ulayat Pantai Abudenok dan Solusi Fiskalnya

28 Oktober 2026 - 19:50 WIB

27 Truk Foton Aumark Disalurkan untuk KDKMP Belu dan Malaka, Ini Daftar Desa Penerima

16 Oktober 2026 - 11:37 WIB

Membangun Ekonomi dari Sela Gang Sempit Kelurahan Lodoyong

8 Agustus 2026 - 18:01 WIB

Proyek Gerai KDMP Loofoun Telantar, Anggaran Macet Total

7 Juli 2026 - 19:29 WIB

KDKMP Sumbar Jadi Motor Ekonomi Desa Menuju Indonesia Emas

7 Juni 2026 - 15:58 WIB

Koperasi Merah Putih Sumbar: Pilar Ekonomi Desa Mandiri

7 Juni 2026 - 11:02 WIB

Trending di KOPERASI DESA