Opini [DESA MERDEKA] – Kembali lagi, langit Indonesia pada tahun 1447 Hijriah ini disaksikan oleh dua warna perayaan Idulfitri. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026, sementara Pemerintah melalui sidang isbat kemarin malam memutuskan Lebaran jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026—keputusan yang kemungkinan besar diikuti oleh Nahdlatul Ulama (NU). Bagi sebagian orang, situasi ini mungkin terasa membingungkan. Namun, jika menelisik lebih dalam dengan kacamata kebangsaan, perbedaan ini sejatinya adalah mahakarya toleransi dan bukti nyata bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mampu merangkul keragaman hingga tingkat paling sakral.
Sering kali, narasi negatif muncul seolah-olah perbedaan tanggal Lebaran adalah “masalah” yang harus diselesaikan dengan penyeragaman paksa. Anggapan ini keliru. Perbedaan penetapan awal bulan kamariah bukanlah tanda perpecahan umat, melainkan konsekuensi logis dari kekayaan metode istinbath hukum Islam yang diakui negara.
Pemerintah dan NU memegang teguh tradisi rukyatul hilal (melihat bulan) yang menekankan aspek empiris-visual. Di sisi lain, Muhammadiyah konsisten dengan hisab wujudul hilal (perhitungan astronomi) yang mengedepankan ketepatan matematis dan kepastian waktu jauh-jauh hari. Keduanya memiliki landasan ilmu yang kuat dan sanad keilmuan yang jelas.
Dalam bingkai NKRI, keberadaan kedua metode ini justru memperkaya khazanah keislaman. Kita tidak perlu memilih salah satu lalu menyalahkan yang lain. Kemampuan untuk hidup berdampingan dengan dua keputusan berbeda inilah yang menjadikan Indonesia unik. Ini adalah mosaik, bukan retakan. Layaknya lukisan indah yang tersusun dari berbagai warna, persatuan Indonesia semakin kuat karena mampu mengakomodasi perbedaan cara pandang tanpa saling menghancurkan.
Perbedaan Idulfitri 1447 H menjadi ujian kedewasaan bagi seluruh elemen bangsa. Di era digital yang rentan polarisasi, godaan untuk saling ejek sangat besar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang menggembirakan: masyarakat tetap saling menghormati. Tetangga yang merayakan Lebaran lebih awal tidak mengganggu mereka yang masih berpuasa, begitu pula sebaliknya.
Ini adalah manifestasi nyata dari sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia”. Persatuan kita bukan yang kaku dan seragam (uniformitas), melainkan persatuan dalam keberagaman (diversitas). Kita bersatu bukan karena sama dalam segala hal, melainkan karena sepakat untuk berbeda dalam satu ikatan kebangsaan.
Kemampuan Pemerintah dalam mengelola perbedaan ini juga patut diapresiasi. Sidang isbat yang transparan dan melibatkan berbagai ormas menjadi forum demokratis yang sehat. Tidak ada pemaksaan kehendak, hanya dialog berbasis data dan dalil. Hal ini mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa Indonesia adalah rumah bagi Islam yang moderat, inklusif, dan rahmatan lil ‘alamin.
Esensi Idulfitri adalah kembalinya fitrah manusia, saling memaafkan, dan memperkuat tali silaturahmi. Jika kita masih sibuk memperdebatkan tanggal, kita justru kehilangan ruh hari kemenangan tersebut. Perbedaan jadwal seharusnya tidak menjadi penghalang untuk saling berkunjung dan berbagi kebahagiaan. Momen mengunjungi saudara yang berbeda waktu Idulfitri justru mengajarkan empati yang lebih dalam—latihan nyata untuk memahami posisi orang lain.
Perbedaan pelaksanaan Idulfitri 1 Syawal 1447 H bukanlah aib, melainkan prestasi kolektif bangsa Indonesia. Ini bukti bahwa kita telah mencapai tingkat kedewasaan beragama dan berbangsa yang tinggi dengan menempatkan persatuan di atas ego kelompok.
Mari jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen terhadap NKRI. Biarkan perbedaan tanggal menjadi saksi bisu bahwa di tanah air ini, beragam cara beribadah dapat berjalan harmonis dalam satu atap rumah bersama. Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 H bagi yang melaksanakannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mari rayakan kemenangan dengan hati yang lapang dan semangat persatuan yang tak tergoyahkan.
Pangkalpinang, 20 Maret 2026
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban undang-undang, melainkan instrumen penting untuk memenuhi hak masyarakat dan membangun kepercayaan publik.”
Pangkal Pinang
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.