Bekasi, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Dunia kesehatan Kabupaten Bekasi kembali dipertanyakan setelah kasus dugaan malapraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabangbungin mencuat. Dua warga, Bayu Fadilah dan Dewi Pratiwi, menjadi korban dengan kisah tragis yang berbeda, namun sama-sama menyoroti lemahnya perlindungan terhadap pasien dan etika medis di fasilitas kesehatan plat merah tersebut.
Diagnosa Salah, Berujung Cacat Permanen
Bayu Fadilah, pemuda asal Desa Karangharja, awalnya didiagnosis menderita Demam Berdarah Dengue (DBD). Namun, penanganan yang diberikan malah berujung fatal: Bayu harus kehilangan bola mata sebelah kanan. Serangkaian diagnosa yang berubah-ubah dan tindakan medis yang terkesan serampangan meninggalkan luka fisik dan mental yang mendalam. Keluarga korban merasa bahwa nyawa anaknya menjadi taruhan akibat kelalaian dan ketidakprofesionalan tim medis.
Di sisi lain, Dewi Pratiwi, seorang ibu muda asal Desa Sukakarsa, mengalami kejadian tak kalah mengejutkan. Ia menjalani operasi sesar tanpa persetujuan (informed consent) dari keluarganya. Tindakan sepihak ini bukan hanya melanggar etika, tetapi juga menabrak prosedur hukum, meninggalkan trauma mendalam yang sulit disembuhkan. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa hak pasien untuk mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan tidak dihargai.
AKPERSI Desak Pemerintah Bertanggung Jawab
Menanggapi kasus memilukan ini, Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) turun tangan. Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, bersama Ketua DPD Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, langsung mengunjungi para korban pada Minggu (24/8/2025). Kunjungan ini bukan sekadar simpati, melainkan bentuk kemarahan dan desakan agar pemerintah mengambil tindakan tegas.
“Ini sudah keterlaluan! Negara tidak boleh tinggal diam ketika rakyat menjadi korban malapraktik,” tegas Rino dengan lantang, mendesak RSUD Cabangbungin untuk bertanggung jawab penuh dan menghentikan segala upaya untuk menutupi kebenaran. Ahmad Syarifudin menambahkan bahwa kasus ini adalah “tamparan keras” bagi dunia kesehatan dan menuntut aparat penegak hukum untuk tidak membiarkan korban berjuang sendirian.
Kasus ini secara terang-terangan melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 58 ayat (1) mengenai hak pasien atas informasi, Pasal 59 ayat (1) tentang persetujuan tindakan medis, dan Pasal 65 yang menjamin pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.
Jeritan Korban, Tuntutan Keadilan
Dalam kondisi yang memilukan, Bayu Fadilah menyampaikan permohonan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Presiden RI, Prabowo Subianto. “Saya mohon dengan sangat, tolong dengar jeritan kami. Kami rakyat kecil hanya ingin keadilan,” ucapnya terbata-bata.
Senada dengan itu, Dewi Pratiwi juga berharap pemerintah tidak tinggal diam. Kasus ini menjadi alarm keras bahwa pelayanan kesehatan tidak bisa lagi disepelekan. AKPERSI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, menjadikan perjuangan Bayu dan Dewi sebagai cerminan apakah negara benar-benar berpihak pada rakyatnya atau membiarkan korban menjadi tumbal kelalaian sistem.
misru Ariyanto jurnalis desamerdeka, saat ini menjabat sekretaris parade Nusantara DPD kabupaten Bekasi
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.