Politisi Dedi Mulyadi Usulkan Pilkades Tak Wajib di Desa Berbasis Adat Kuat
Bandung, Jawa Barat [DESA MERDEKA] – Politisi dan mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, melemparkan gagasan yang berpotensi mengubah tatanan administrasi pemerintahan di Jawa Barat: tidak semua desa harus menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung. Usulan kontroversial ini disampaikannya langsung kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, belum lama ini.
Menurut Dedi Mulyadi, wacana ini bertujuan fundamental untuk mengembalikan marwah desa sebagai basis adat dan meredam dampak negatif yang kerap timbul dari kontestasi politik praktis di tingkat lokal.
“Saya ingin mengembalikan kembali desa sebagai basic adat, di mana tidak semua desa mesti ada pemilihan. Ada desa yang pemilihan, bisa jadi ada desa yang tidak mesti ada pemilihan,” tegasnya.
Politik Praktis Pemicu Kerusakan Alam dan Sosial
Dedi Mulyadi mencontohkan, jika sebuah desa sudah memiliki tokoh adat yang kuat dan dihormati secara turun-temurun—seperti yang sering terjadi di Bali—serta tokoh tersebut berhasil menjaga keharmonisan alam dan masyarakat, maka pemilihan langsung dianggap tidak lagi relevan. Ia berpendapat bahwa kerusakan yang terjadi di banyak desa saat ini, baik secara sosial maupun lingkungan, salah satunya dipicu oleh faktor politik yang seringkali memecah belah warga.
“Seringkali rusaknya desa itu di antaranya juga karena politik. Nah, ini yang lagi saya pikirkan,” kata Dedi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kekuatan utama dan modal hidup sebuah desa terletak pada sumber daya alamnya, seperti sumber air, hutan, dan areal persawahan. Politik praktis, menurutnya, seringkali mengabaikan kelestarian alam yang merupakan modal utama kehidupan warga desa.
Desa Penyelamat Krisis Ekonomi
Dedi Mulyadi menegaskan, ketika alam desa terjaga, maka ekonomi warga akan mapan dan sejahtera. Sebaliknya, kerusakan alam akibat penambangan, pembalakan liar, kekeringan sumber air, hingga penyempitan sawah, akan membuat esensi desa itu sendiri hilang.
“Orang desa itu kan modalnya itu sumber air, Pak. Orang desa itu kan modalnya hutan. Orang desa itu modalnya areal pesawahan,” ujar Dedi, menekankan pentingnya menjaga kelestarian ini.
Gagasan untuk menjaga desa dengan mengutamakan tokoh adat dan kearifan lokal ini juga berangkat dari pengalaman sejarah. Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa desa selalu menjadi tempat berlari dan penyelamat saat negara dilanda krisis ekonomi, mulai dari era kolonial hingga masa jatuhnya Orde Baru.
“Kenapa ini harus dijaga? Karena saya berangkat dari pengalaman reformasi… Di era kolonial Belanda, di era Jepang, di era orde lama sampai era Orde Baru jatuh… Orang kota mengalami problem krisis ekonomi ada tempat berlari yaitu desa. Sumber pangannya baik, sumber airnya baik, sumber energinya baik sehingga kita selamat,” tandasnya, menjadikan ketahanan pangan dan alam sebagai argumen inti untuk meredam politik praktis di desa. Usulan ini kini menjadi wacana penting untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.