Dana Desa Balige Jadi Modal Swasembada Pangan Nasional

Perbesar

Toba, Sumatera Utara [DESA MERDEKA] – Desa kini tidak lagi sekadar unit administratif, melainkan benteng pertahanan pangan nasional. Melalui mandat Peraturan Kemendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025, minimal 20% Dana Desa wajib dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Kebijakan ini menjadi senjata utama pemerintah untuk mengejar target swasembada pangan yang menjadi prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Langkah strategis ini dibahas tuntas dalam forum diskusi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Balige di Desa Bonan Dolok I, Rabu (19/2/2025). Mengingat data Indeks Desa 2024 menunjukkan 77,01% desa di Indonesia belum swasembada, alokasi anggaran ini menjadi instruksi wajib yang harus segera dieksekusi oleh para kepala desa.

BUM Desa Sebagai Motor Penggerak
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Toba, Mulyadi Siagian, menegaskan bahwa dana tersebut tidak boleh menguap tanpa hasil. Penggunaannya harus melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), BUM Desa Bersama, atau lembaga ekonomi masyarakat lokal. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan langsung di tingkat akar rumput.

“Ketentuan dalam panduan ini harus dipahami bersama agar implementasinya di lapangan selaras dengan visi kemandirian bangsa,” ungkap Mulyadi. Program ini mencakup penguatan ekonomi hijau dan biru, yang diharapkan mampu membuat desa mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pasokan pangan luar daerah.

Proyek Percontohan di Balige
Ketua APDESI Kecamatan Balige, Madingin Siahaan, menyambut positif transformasi peran dana desa ini. Sebagai tindak lanjut nyata, forum tersebut langsung menetapkan beberapa desa sebagai proyek percontohan (pilot project). Desa-desa terpilih ini akan mendapatkan fasilitasi khusus dari TAPM Kabupaten Toba untuk menyusun skema ketahanan pangan yang akuntabel dan produktif.

Dengan perubahan orientasi anggaran ini, desa di Balige diharapkan mampu mengubah lahan tidur menjadi lumbung pangan produktif. Keberhasilan di tingkat lokal ini akan menjadi indikator kunci apakah ambisi swasembada pangan nasional dapat tercapai pada masa kepemimpinan saat ini.