Bengkalis Komitmen Penuh Dukung Percepatan Koperasi Merah Putih

Pekanbaru, Riau [DESA MERDEKA] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan dan optimalisasi Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan (KMPDK) sebagai motor penggerak ekonomi baru masyarakat di tingkat akar rumput. Koperasi ini diyakini menjadi wujud nyata penguatan ekonomi kerakyatan, sejalan dengan program nasional.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, dr. Ersan Saputra, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pemetaan Lahan dan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Rakor ini digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, pada Senin, 10 November 2025.

Pemkab Bengkalis Siap Kolaborasi Penuh
Dalam sambutannya, Sekda Ersan menyatakan bahwa Pemkab Bengkalis memberikan dukungan tanpa syarat terhadap program yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Penguatan Ekonomi Kerakyatan ini.

“Kami meyakini bahwa Koperasi Merah Putih adalah manifestasi nyata dari penguatan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa. Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap berkolaborasi erat dengan pemerintah provinsi dan pusat. Kami akan berupaya keras mempercepat pemetaan lahan serta pengembangan koperasi di setiap desa dan kelurahan,” ujar Ersan dengan lugas.

Lebih lanjut, Ersan menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah gencar melakukan inventarisasi lahan-lahan potensial di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk mendukung terbentuknya Koperasi Merah Putih yang benar-benar produktif dan berdaya saing.

“Kami tidak ingin koperasi desa hanya menjadi sebatas wadah formal semata. Kami ingin koperasi ini menjadi mesin utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat secara langsung. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis Koperasi Merah Putih di Bengkalis akan tumbuh menjadi model ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono, serta Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Ismail.

Percepatan di Tingkat Riau Hadapi Tantangan Lahan
Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Provinsi Riau, Ir. H. M. Taufiq Oesman Hamid. Turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik Kementerian Koperasi dan UKM, Koko Haryono, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta sejumlah pejabat dari kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Taufiq Oesman Hamid menjelaskan bahwa target pemerintah adalah menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai ujung tombak distribusi ekonomi di tingkat desa, dalam rangka memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat dari bawah.

Meskipun program ini berjalan, Taufiq mengakui bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Tantangan utama yang disoroti adalah keterbatasan akses, kurang optimalnya kolaborasi antarlembaga, serta belum maksimalnya pemetaan dan pemanfaatan aset lahan untuk pengembangan koperasi.

Hingga saat ini, tercatat ada 1.861 koperasi desa/kelurahan merah putih di Riau. Sekitar 98% di antaranya sudah terdaftar secara digital melalui aplikasi Mikro Side. Namun, data menunjukkan bahwa baru sekitar 5% koperasi yang memiliki pemetaan aset lahan secara lengkap. Kendala mendasar adalah masalah biaya pembebasan lahan dan keterbatasan regulasi di tingkat daerah.

Meskipun demikian, terdapat 209 aset koperasi yang kini sedang dikembangkan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas akses usaha masyarakat. Program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan peluang pemasaran produk unggulan daerah hingga ke pasar nasional. Taufiq berharap forum rakor dapat menyatukan langkah semua pihak untuk mempercepat pembangunan koperasi yang berdaya saing di seluruh Riau.