Menu

Mode Gelap
Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi Bukan Seremoni, Desa Kambuno Rayakan Hari Desa dengan Aksi

PEMDA · 24 Mei 2024 16:50 WIB ·

Sumbar Siaga Erupsi Marapi Sambil Pacu Tol Sicincin


					Sumbar Siaga Erupsi Marapi Sambil Pacu Tol Sicincin Perbesar

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini berada dalam posisi krusial: mengamankan nyawa rakyat dari ancaman erupsi Gunung Marapi sekaligus memacu denyut nadi ekonomi melalui tol Sicincin-50 Kota. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana dan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah rawan.

Fokus utama saat ini tertuju pada puncak Marapi. Diperkirakan masih terdapat sekitar 1 juta meter kubik sisa abu vulkanik yang menghantui permukiman warga. Untuk meminimalisir risiko, Pemprov Sumbar resmi membentuk komunitas kerja lintas sektor yang melibatkan bupati, walikota, hingga akademisi untuk meningkatkan mitigasi bencana berbasis masyarakat.

Akademisi Turun Tangan Mitigasi Bencana
Peran perguruan tinggi kini tidak lagi hanya di dalam kelas. Dalam kesepakatan terbaru, mahasiswa akan diterjunkan langsung untuk melakukan sosialisasi kebijakan kebencanaan serta melakukan assessment data di lapangan. Data hasil validasi ini nantinya akan menjadi dasar laporan bersama yang akan disampaikan langsung kepada Presiden.

Langkah ini diambil agar kebijakan kebencanaan di Sumatera Barat memiliki dasar perencanaan yang kuat dan akurat. “Ancaman erupsi masih tinggi, kita harus siap siaga dengan data yang valid agar penanganan lebih terukur,” ujar Mahyeldi dalam diskusi intensif di Padang.

Menanti Keputusan Pusat untuk Tol Sicincin
Di sisi lain, proyek jalan tol ruas Sicincin-50 Kota terus menjadi prioritas. Meski komitmen dari para kepala daerah sudah bulat, Pemprov Sumbar saat ini masih dalam posisi menunggu penetapan trase dari pemerintah pusat. Penetapan ini sangat krusial sebagai dasar hukum untuk melakukan Penetapan Lokasi (Penlok) dan proses pembebasan lahan.

Para Bupati dan Walikota yang daerahnya terdampak proyek ini telah sepakat untuk aktif mengawal proses pembebasan lahan. Mereka diwajibkan melaporkan perkembangan di lapangan secara berkala kepada Gubernur guna memastikan tidak ada sumbatan komunikasi yang dapat menghambat proyek strategis nasional tersebut.

Melalui sinergi ini, Sumatera Barat berupaya membuktikan bahwa daerah rawan bencana tetap bisa tumbuh secara ekonomi tanpa mengabaikan aspek keselamatan warganya.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 20 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Tinjau Posko Lebaran dan Terminal, Gubernur Ingin Pastikan Pelayanan Berjalan Optimal

26 Maret 2026 - 15:10 WIB

Sidak Samsat Padang Panjang, Gubernur Mahyeldi Soroti Kualitas Komunikasi Pelayanan

26 Maret 2026 - 14:58 WIB

Sinyal Penyelamat di Sitinjau Lauik: Merdeka Komunikasi Jalur Ekstrem

26 Maret 2026 - 10:44 WIB

Balik Rantau Tanpa Pusing Ongkos Lewat Bus Eksekutif

26 Maret 2026 - 10:41 WIB

Sidak Silang ASN Sumbar: Cara Unik Cegah Laporan Palsu

25 Maret 2026 - 21:41 WIB

400 Perantau Sumbar Pulang Gratis Pakai Bus Kemenhub

25 Maret 2026 - 21:34 WIB

Trending di PEMDA