Opini [DESA MERDEKA] – Ada kepedihan yang aneh ketika membaca catatan sejarah Kesultanan Bacan berdampingan dengan berita korupsi proyek infrastruktur masa kini. Di satu sisi, kita melihat masa lalu yang agung—sebuah imperium maritim yang tangguh, kosmopolitan, dan dibangun di atas fondasi moral yang kokoh. Di sisi lain, kita disuguhi realitas “mentalitas jongkok” oknum pemburu rente modern di Halmahera Selatan yang tega membiarkan jalan Kaputusan–Indari hancur lebur demi memotong komisi di bawah meja.
Namun, mengaitkan kerakusan para birokrat modern dengan warisan nilai kesultanan adalah kekeliruan sejarah yang fatal. Kerakusan itu adalah penyakit politik modern, sebuah patologi pasca-otonomi yang tidak punya akar sejarah pada leluhur Bacan.
Menariknya, jika kita mencari di mana peradaban adiluhung Kesultanan Bacan itu berada hari ini, kita tidak akan menemukannya di dalam gedung-gedung dinas yang sejuk ber-AC atau di ruang-ruang rapat penuh kongkalikong tender. Kemegahan moral itu justru berpindah, merembes keluar dari pusat kekuasaan, dan menemukan rumah sejatinya di desa-desa pelosok Bacan Barat.
Sejarah mencatat bahwa Kesultanan Bacan (Kie ma-Kolano) tegak bukan karena kemewahan istananya, melainkan karena kemampuan mereka merangkul keberagaman etnis melalui falsafah Saruma—sebuah konsep luhur tentang “Rumah Bersama.”
Melalui falsafah ini, suku asli Bacan, Bajo, Galela, Makian, hingga pendatang diperlakukan setara, saling melindungi, dan memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga kelangsungan hidup bersama. Saruma adalah manifes dari keadilan sosial purba yang menempatkan kesejahteraan komunitas di atas kepentingan personal.
Hari ini, esensi dari Saruma itu justru mewujud secara nyata pada tubuh berlumpur ratusan warga Desa Indari, Nondang, dan Kaputusan.
Ketika curah hujan tinggi memicu longsor dan menutup akses jalan satu-satunya, warga desa tidak memilih untuk saling menyalahkan atau mengunci diri. Tanpa perintah dari bupati atau insentif dari dinas, mereka turun ke jalan secara swadaya. Kepala desa memegang sekop, para pemuda mengangkut batu, dan kaum perempuan menyediakan makanan sekadarnya. Di atas jalanan yang rusak itu, ikatan komunal yang setara dan tanpa sekat etnis kembali bersemi.
Itulah Saruma yang sejati. Nilai adiluhung pemerintahan masa lalu yang menolak mati. Ketika negara absen akibat disandera oleh silang sengkarut proyek belasan miliar rupiah yang dikorupsi, warga desa memungut sisa-sisa marwah leluhur mereka dari tanah. Mereka membuktikan bahwa ketahanan maritim dan mentalitas pantang menyerah yang dulu membuat Kesultanan Bacan disegani di perairan Nusantara, kini bertransformasi menjadi daya tahan domestik (resiliensi) di tingkat kampung.
Kontras ini menjadi tamparan keras bagi jalannya roda pemerintahan daerah di Labuha. Kontraktor nakal dan oknum birokrat yang memanipulasi anggaran jalan sesungguhnya sedang mengalami kemerosotan moralitas yang akut. Mereka mengenakan pakaian modern, menggunakan sistem digital, namun memiliki cara berpikir yang jauh lebih primitif dibandingkan sistem adat Seatorang (hukum adat dan tata krama) yang diwariskan para sultan terdahulu. Mereka telah mendelegitimasi nilai-nilai kebaikan komunal demi pemuasan materi sesaat.
Pada akhirnya, prahara di jalan Kaputusan–Indari bukan sekadar cerita tentang aspal yang terkelupas atau anggaran yang menguap. Ini adalah cerita tentang sebuah pergeseran spiritual. Kekuasaan politik boleh saja berpindah ke tangan para politisi modern, namun marwah dan spiritualitas kepemimpinan Bacan yang adiluhung telah pulang ke tempat yang paling terhormat: ke dalam sanubari warga desa yang bahu-membahu menambal jalan mereka sendiri demi menyambung napas kehidupan.
Desa-desa di Halmahera Selatan telah melestarikan warisan terbaik leluhur mereka dengan cara yang paling terhormat: bertahan hidup dengan martabat yang utuh di tengah kepungan lumpur kelalaian struktural.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.