Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] – Krisis air bersih di tengah masyarakat memicu respons cepat Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Menanggapi laporan adanya warga yang mulai berebut sumber air, Mahyeldi langsung mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar dan Pemko Padang di Palanta Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (6/3/2026), untuk menyinkronkan infrastruktur air minum agar konflik sosial tidak meluas.
Pertemuan strategis ini menjadi jawaban atas kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) dan pemulihan pascabencana. Sinergi lintas pemerintahan kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal bagi publik.
Solusi Fiskal di Tengah Pemotongan Anggaran
Mahyeldi menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci menghadapi keterbatasan dana. “Jawabannya adalah bersinergi. Dengan kondisi pemotongan TKD, program pembangunan harus dikerjakan bersama agar lebih efektif dan terarah,” ujarnya.
Selain masalah air, rapat koordinasi ini juga mematangkan eksekusi tiga program nasional prioritas:
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Penguatan ekonomi akar rumput.
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Peningkatan kualitas SDM sejak dini.
- Sekolah Rakyat: Pemerataan akses pendidikan berkualitas.
Sinkronisasi Lapangan: Tanpa Sekat Birokrasi
Pemerintah Provinsi Sumbar menjadwalkan kunjungan maraton ke berbagai dinas di tingkat kabupaten/kota. Tujuannya jelas: memastikan program provinsi dan kota berjalan selaras tanpa tumpang tindih. Langkah ini diapresiasi langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang menyebut dukungan pemprov sebagai energi tambahan bagi percepatan pembangunan ibu kota provinsi.
Sinkronisasi ini diharapkan mampu menyumbat kebocoran efisiensi birokrasi, sehingga potensi daerah dapat dikelola lebih cepat dan tepat sasaran, terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti air bersih dan infrastruktur rakyat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.