Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

POLITIK · 5 Mar 2026 14:19 WIB ·

Ulama Babel Desak Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace


					Ulama Babel Desak Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace Perbesar

Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung [DESA MERDEKA] – Gelombang kritik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Palestina memasuki babak baru di daerah. Aliansi Umat Islam Bangka Belitung mendatangi Gedung DPRD Provinsi pada Kamis (5/3/2026), membawa tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto segera menarik keanggotaan Indonesia dari Board of Peace (BoP). Langkah ini dinilai krusial demi menjaga marwah konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

Aliansi yang terdiri dari para habaib dan tokoh umat ini memandang BoP bukan sebagai jembatan perdamaian, melainkan instrumen asing yang berisiko melegitimasi pendudukan di Jalur Gaza. Mereka khawatir keterlibatan Indonesia justru terjebak dalam skenario besar yang merugikan kedaulatan bangsa Palestina.

Menolak Kendali AS dalam Misi TNI
Salah satu poin paling tajam dalam tuntutan tersebut adalah penolakan keras terhadap rencana pengiriman personel TNI ke Palestina jika harus tunduk di bawah komando Amerika Serikat. Aliansi mencurigai kehadiran militer di bawah kendali Barat hanya akan digunakan untuk agenda pelucutan senjata para pejuang kemerdekaan Palestina.

“TNI harus setia pada amanat konstitusi, bukan menjadi alat kepentingan penjajah,” tegas perwakilan aliansi saat menyerahkan berkas tuntutan. Selain masalah militer, mereka juga menyerukan pemutusan total hubungan dagang dan diplomatik dengan entitas zionis serta pendukung utamanya sebagai sanksi atas kejahatan perang yang tak kunjung usai hingga awal 2026 ini.

DPRD Babel Siap Kawal Aspirasi ke Pusat
Menerima kedatangan para ulama di Ruang Ketua DPRD, Didit Srigusjaya selaku Ketua DPRD Babel menyatakan komitmennya untuk mengawal suara masyarakat Negeri Serumpun Sebalai. Meskipun kebijakan luar negeri adalah wewenang Pemerintah Pusat, Didit menegaskan bahwa aspirasi daerah memiliki nilai moral yang tinggi untuk didengarkan.

“Kami memiliki kewajiban untuk meneruskan amanah ini. Poin-poin pernyataan sikap dari para ulama dan habaib akan kami antar langsung ke DPR RI dan Sekretariat Negara di Jakarta secepat mungkin,” ujar Didit didampingi Wakil Ketua DPRD, Eddy Nasapta.

Pertemuan yang berlangsung khidmat tersebut ditutup dengan penyerahan simbolis berkas tuntutan dan doa bersama. Bagi masyarakat Babel, langkah ini adalah tanggung jawab iman sekaligus peringatan bahwa perdamaian tanpa berakhirnya penjajahan hanyalah sebuah ilusi yang menyesatkan.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 53 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Hari Pahlawan: Ketika Birokrasi Kertas Menjajah Nelayan Pelosok

9 November 2026 - 23:06 WIB

Pilkades Kediri Tunggu Juknis, Anggaran Daerah Ikut Meringis

9 November 2026 - 02:58 WIB

Dilema Fiskal Malaka di Tengah Klaim Program Miliaran

27 Oktober 2026 - 08:43 WIB

Menembus Tembok Parlemen: Ikhtiar Politik Perempuan Minang

15 Oktober 2026 - 20:52 WIB

Mengapa Plh Kades Dukuh Subang Tebar Peringatan Netralitas?

8 Oktober 2026 - 18:45 WIB

Gelombang Gen Z Guncang Benteng Petahana Desa Tamansari

20 September 2026 - 18:26 WIB

Trending di POLITIK