Menu

Mode Gelap
Desa di Jawa Timur Kini Wajib Buka Informasi Jombang Jadi Kiblat Layanan Publik: Sukses Tembus Tiga Besar Nasional Tonggak Sejarah Baru: PPDI Boyolangu Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa Bantah Isu Kontraktor LPJ, PMD Kolaka Utara Siapkan Klinik Desa Sultan HB X: Desa Adalah Fondasi Budaya dan Ekonomi

PEMERINTAHAN · 8 Des 2025 21:31 WIB ·

Sumbar Butuh 200 Ekskavator Pulihkan Lahan Pertanian dari Bencana


					Sumbar Butuh 200 Ekskavator Pulihkan Lahan Pertanian dari Bencana Perbesar

Gubernur Mahyeldi Minta Kementan Dukung Pemulihan 14 Ribu Hektare Lahan Pertanian Terdampak Bencana

Padang, Sumatera Barat [DESA MERDEKA] Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta dukungan penuh dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian masyarakat yang rusak parah akibat bencana hidrometeorologi sejak 25 November lalu. Bencana ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan lahan dalam skala luas yang berdampak langsung pada sumber penghidupan ratusan ribu warga.

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa upaya pemulihan harus dilakukan secara cepat dan masif agar masyarakat dapat segera kembali berproduksi. Untuk mengembalikan fungsi lahan masyarakat yang rusak, Pemprov Sumbar mengajukan permohonan dukungan peralatan berat.

“Perkiraan kami, untuk mengembalikan fungsi lahan masyarakat, dibutuhkan sekitar 200 ekskavator. Kami berharap Kementerian Pertanian dapat membantu pemulihan ini secara menyeluruh,” ujar Gubernur di Pelabuhan Teluk Bayur, Senin (8/12/2025).

Dampak Bencana Meluas: Lahan dan Ratusan Ribu Warga Terdampak
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Posko Terpadu Penanganan Bencana Sumbar, skala kerusakan lahan pertanian akibat bencana hidrometeorologi ini terbilang besar. Total sedikitnya 6.749 hektare sawah, 6.713 hektare lahan pertanian non-sawah, dan 1.031 hektare lahan perkebunan masyarakat mengalami kerusakan. Secara total, luas lahan pertanian yang rusak mencapai lebih dari 14.493 hektare.

Selain kerusakan lahan, bencana ini juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Total warga terdampak mencapai 247.762 jiwa, dengan 20.474 jiwa di antaranya terpaksa mengungsi.

“Bencana ini tidak hanya mengakibatkan korban terdampak, tetapi juga merusak lahan-lahan yang menjadi tumpuan utama ekonomi masyarakat,” jelas Mahyeldi, menekankan bahwa kondisi ini mengancam ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.

Ketahanan Pangan dan Sinergi Pemulihan
Gubernur Mahyeldi menyoroti bahwa pemulihan sektor pertanian bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan daerah. Pemulihan yang cepat akan memastikan masyarakat kembali memiliki kemampuan untuk menanam, memanen, dan menggerakkan kembali roda ekonomi keluarga mereka. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, ia optimis proses rehabilitasi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Pemprov Sumbar menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan seluruh pihak terkait agar proses rehabilitasi lahan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Ini ikhtiar bersama. Kita ingin memastikan masyarakat dapat kembali menanam, memanen, dan menggerakkan ekonomi keluarga. Dengan dukungan pemerintah pusat, insyaallah pemulihan dapat berjalan lebih cepat,” tutupnya, menyerukan pentingnya langkah-langkah pemulihan segera demi keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Satu Desa Satu Operator: Kunci Bantuan Tepat Sasaran

30 April 2026 - 05:30 WIB

Retret Akmil: Gembleng Pimpinan DPRD Demi Pembangunan Desa Efektif

20 April 2026 - 08:36 WIB

Lilin Desa: Visi Hatta Lewat Jutaan Bibit Kelapa

4 April 2026 - 19:39 WIB

Cair Serentak: Strategi Amankan Rp900 Ribu dari Dana Desa

16 Maret 2026 - 06:34 WIB

Jalan Tol Hasil Bumi: Ambisi Mendes Yandri untuk Yahukimo

11 Maret 2026 - 21:03 WIB

Duet Kemendes-BAPPISUS: Perkuat Daya Gedor Ekonomi Desa

11 Maret 2026 - 04:55 WIB

Trending di PEMERINTAHAN