Morotai: Puluhan Kades Tersandung Kode Etik, Diduga Gelapkan Dana Desa

Perbesar

Morotai [DESA MERDEKA] – Sebanyak 71 kepala desa (kades) di Pulau Morotai, Maluku Utara, tengah menghadapi sidang kode etik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai. Sidang ini digelar menyusul adanya temuan administrasi oleh Inspektorat terkait pengelolaan keuangan desa yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pulau Morotai, Jamaluddin, mengungkapkan bahwa sidang kode etik ini bertujuan untuk menegakkan ketertiban dalam pengelolaan anggaran desa. “Kita laksanakan sidang kode etik dalam rangka melaksanakan tertib pengelolaan keuangan desa,” jelas Jamaluddin saat diwawancarai belum lama ini. Ia menambahkan bahwa proses sidang masih terus berjalan.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pulau Morotai, Jamaluddin, menjelaskan perihal sidang kode etik bagi para kepala desa yang tersandung kasus pengelolaan keuangan desa.

Temuan Inspektorat menunjukkan adanya ketidakmampuan para kades dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang nilainya bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga mencapai miliaran rupiah. Meskipun demikian, Jamaluddin menyebutkan bahwa sebagian besar temuan berupa bukti-bukti administrasi yang belum lengkap. “Ada puluhan juta, ada ratusan juta, dan bahkan ada juga temuannya miliaran rupiah. Tetapi pada umumnya, temuan berupa bukti-bukti administrasi yang belum lengkap,” paparnya.

Kelalaian ini, menurut Jamaluddin, berakar pada kurangnya perhatian kades terhadap administrasi belanja dan proses perencanaan keuangan desa. “Itulah kelemahan rekan-rekan kades karena kurang memperhatikan administrasi belanja dan sebagainya,” tambahnya.

Meski sanksi pemberhentian sementara telah diterapkan, Jamaluddin berharap kebijakan ini bersifat sebagai pembinaan. Ia menekankan pentingnya niat baik para kades untuk segera menyelesaikan bukti-bukti dan temuan dari Inspektorat. Namun, Jamaluddin juga menegaskan bahwa jika kelalaian ini terus berlanjut dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, maka dapat berujung pada ranah hukum karena merupakan bagian dari kerugian keuangan negara. Kasus ini menjadi sorotan serius terkait transparansi dan akuntabilitas dana desa, mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik demi kemajuan masyarakat.