Menu ✖

Mode Gelap
NCH Pangian: 425 Hektare Sawah Melawan Mimpi Pasar Eropa Gila! DJ Dunia Takluk oleh Organ Tunggal Desa Sulawesi Gaji Pas-pasan, Kenapa Gen Z Nekat Jadi Perangkat Desa? Cuma 0,012 Persen Neraca Ekspor, Mengapa Truk Ini Vital? Pasaman Barat Pangkas Rp10 Miliar Lewat Inovasi E-Voting

KABAR PUSAT · 27 Feb 2025 16:21 WIB ·

Urus Desa Bukan Lagi ‘Single Fighter’, 12 Lembaga Berkolaborasi


					Urus Desa Bukan Lagi ‘Single Fighter’, 12 Lembaga Berkolaborasi Perbesar

Jakarta [DESA MERDEKA] – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, baru saja mengubah wajah pembangunan desa dari kerja sektoral menjadi “proyek keroyokan” besar-besaran. Lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 12 kementerian dan lembaga di Jakarta, Kamis (27/2/2025), desa kini resmi menjadi titik pusat pertaruhan ekonomi nasional.

Langkah ini bukan sekadar seremoni tanda tangan, melainkan pengejawantahan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun Indonesia dari bawah. Mendes Yandri menegaskan bahwa menyelesaikan masalah di desa sama saja dengan menuntaskan separuh persoalan Indonesia.

Desa Jadi ‘Super App’ Pembangunan
Sudut pandang yang berbeda dari kolaborasi ini adalah menjadikan desa sebagai laboratorium besar bagi berbagai kementerian. Jika selama ini tiap kementerian berjalan sendiri, kini mereka berkumpul di satu meja:

  • Ekonomi & Ekspor: Bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi, targetnya adalah melahirkan Desa Ekspor dan menghidupkan kembali Koperasi Unit Desa (KUD) serta BUM Desa.
  • Keamanan & Ideologi: Desa kini dijaga ketat dari pengaruh luar. BNPT bertugas menangkal radikalisme, sementara BNN hadir karena narkoba mulai merambah wilayah pelosok.
  • Kesehatan & Perlindungan: Kerja sama dengan BPOM fokus memberantas peredaran obat kedaluwarsa, sedangkan dengan Kementerian Kependudukan ditargetkan untuk memangkas angka stunting.
  • Hak & Legalitas: BPJH akan masuk ke desa untuk sertifikasi halal produk lokal, dan akan terbit Peraturan Menteri Desa khusus untuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal desa.

“Tagline kita adalah Bangun Desa, Bangun Indonesia. Kami tidak ingin ada lagi warga desa yang merasa ditinggalkan, baik dari segi kesehatan, keamanan, maupun ekonomi,” tegas Mendes Yandri.

Aksi Nyata, Bukan Sekadar Dokumen
Mendes Yandri yang didampingi Wakil Mendes Ariza Patria menekankan bahwa kolaborasi ini melibatkan kementerian strategis lain seperti Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, hingga Kehutanan. Hal ini krusial mengingat banyaknya desa yang berada di kawasan hutan dan memiliki potensi wisata namun selama ini terkendala regulasi tumpang tindih.

Tak main-main, aspek integritas program ini turut dikawal oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, dan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang hadir sebagai pembicara kunci. Kehadiran mereka memberi sinyal kuat bahwa anggaran besar yang mengalir ke desa dalam kolaborasi ini akan diawasi secara ketat untuk menghindari penyimpangan.

Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mengubah desa dari objek pembangunan menjadi subjek yang mandiri, sehat secara jasmani-rohani, dan berdaya saing global.

Follow WhatsApp Channel Desamerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Artikel ini telah dibaca 151 kali

badge-check

Jurnalis

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Minta Bantuan DPR, Program Jepang Kemendes Justru Jadi Bumerang

20 November 2026 - 20:01 WIB

Dana Pusat Dipangkas, Mampukah Obligasi Daerah Menyedot Uang Perantau?

19 November 2026 - 15:38 WIB

Prabowo Klaim Hemat Rp400 Triliun, Ini Fakta Data APBN!

15 November 2026 - 16:16 WIB

Saat Kantor Desa Hilang dan APBN Harus Turun Tangan

29 Oktober 2026 - 09:02 WIB

Paradoks Desa Ekspor: Antara Klaim Miliaran dan Realitas 0,6%

27 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Membalik Arus: Strategi Prabowo Jadikan Desa Benteng Ekonomi Ekonomi Nasional

14 Agustus 2026 - 21:32 WIB

Trending di KABAR PUSAT