20 Desa Mukomuko Bentuk Koperasi Merah Putih

Perbesar

Kabid Perindustrian, Koperasi, dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Mukomuko Denni Haryadi memberikan sosialisasi tentang manfaat Koperasi Merah Putih kepada pihak desa, Selasa (6/5/2025) ANTARA

Mukomuko [DESA MERDEKA] – Sebanyak 20 desa dari total 151 desa dan kelurahan di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, telah membentuk Koperasi Merah Putih. Inisiatif ini digulirkan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui wadah koperasi yang berbadan hukum.

Kepala Bidang Perindustrian, Koperasi, dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Mukomuko, Denni Haryadi, mengungkapkan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa khusus (Musdessus). Pihaknya mencatat ada dua pola pembentukan, yakni desa yang mengundang dinas untuk hadir dalam Musdessus, serta desa yang melaksanakan Musdessus secara mandiri dengan pendampingan tenaga ahli desa.

“Dari 20 desa yang telah membentuk Koperasi Merah Putih, 15 desa di antaranya melibatkan dinas dalam Musdessus. Sisanya berjalan mandiri dengan pendampingan dari tenaga ahli desa,” jelas Denni di Mukomuko, Selasa (7/5/2025).

Saat ini, pembentukan koperasi di tingkat desa masih dalam tahap pra-koperasi. Dinas akan memiliki data final jumlah desa yang telah resmi membentuk Koperasi Merah Putih setelah proses pendaftaran badan hukum selesai.

Guna mempercepat target pembentukan Koperasi Merah Putih, Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Mukomuko mengambil langkah proaktif dengan melakukan “jemput bola” ke desa dan kelurahan. “Kami aktif menghubungi pihak desa untuk mengetahui jadwal rencana pelaksanaan Musdessus Koperasi Merah Putih,” kata Denni.

Lebih lanjut, Denni menyampaikan bahwa antusiasme desa untuk membentuk Koperasi Merah Putih cukup tinggi. Tanpa adanya inisiatif “jemput bola” pun, dinas menerima undangan Musdessus dari dua hingga tiga desa setiap harinya.

Pihaknya berharap, dalam pelaksanaan Musdessus, kepengurusan koperasi dapat langsung terbentuk. Hal ini berkaca pada pengalaman beberapa desa yang gagal membentuk kepengurusan setelah Musdessus digelar, kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau penolakan dari masyarakat.

“Harapan kami, saat Musdessus dilaksanakan, struktur kepengurusan koperasi sudah siap. Sosialisasi awal juga telah dilakukan secara daring melalui rapat dengan gubernur,” pungkas Denni.