Opini [DESA MERDEKA] – Selama ini kita mengenal Work From Home (WFH) sebagai produk darurat pandemi atau solusi polusi bagi ASN kota. Namun, di level akar rumput, perangkat desa sebenarnya sudah mempraktikkan “WFH original” sejak lama. Bagi kepala desa hingga ketua RT, rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan ekstensi kantor yang melayani warga tanpa jeda, sering kali selama 24 jam penuh.
Perbedaan mendasar terletak pada esensinya: jika WFH perkotaan berbasis teknologi dan situasi, WFH di desa bersifat kultural dan relasional. Di desa, kerja melekat pada sosok orangnya, bukan pada lokasi fisiknya. Seorang sekretaris desa tetap dianggap “masuk kerja” meski sedang berada di sawah atau teras rumah, selama ia bisa diakses oleh warga yang membutuhkan pelayanan.
Pelayanan Tanpa Sekat Geografis
Kantor desa dalam perspektif pelayanan komunitas adalah seluruh wilayah desa itu sendiri. Praktik ini menciptakan efektivitas unik di mana produktivitas tidak diukur dari absensi sidik jari, melainkan dari aksesibilitas. Warga desa tidak memedulikan di mana perangkat desa berada, selama urusan surat-menyurat atau bantuan darurat bisa diselesaikan saat itu juga.
Namun, kedekatan relasional ini menciptakan pola kerja boundaryless atau tanpa batas. Perangkat desa sering kali menjadi tetangga sekaligus keluarga bagi warga yang dilayaninya. Dampaknya, mereka selalu berada dalam posisi on-call. Kebutuhan administratif warga bisa muncul di meja makan saat jam makan malam atau di depan pintu rumah pada larut malam.
Risiko Kelelahan di Balik Loyalitas
Meskipun model kerja ini sangat memudahkan masyarakat, terdapat sisi gelap yang jarang tersorot: risiko eksploitasi dan burnout. Tidak adanya batasan tegas antara kehidupan pribadi dan tugas negara membuat banyak perangkat desa bekerja melampaui kapasitas tanpa kompensasi lembur. Hal ini berbeda dengan WFH formal perkotaan yang masih mengakui hak waktu istirahat.
Pemerintah pusat sebenarnya bisa belajar dari desa mengenai cara membangun kepercayaan publik tanpa pengawasan fisik yang kaku. Sebaliknya, birokrasi desa perlu mengadopsi sistem perlindungan waktu bagi perangkatnya. Kuncinya adalah menyeimbangkan semangat “melayani sepanjang waktu” dengan hak perangkat desa untuk memiliki waktu bagi diri sendiri dan keluarga mereka.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.